JURNALIS.co.id – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menghadiri sekaligus menyaksikan Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kabupaten/Kota se-Kalbar yang digelar di Aula Sekolah Terpadu Pontianak, Minggu (17/05/2026).
Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum DPP BPM Kalbar, Gusti Edy, melantik empat kepengurusan DPD. Yakni, Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Ketapang. Prosesi pelantikan ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan serta Bendera Pataka kepada masing-masing ketua DPD BPM terpilih.
Dalam sambutannya, Wagub menegaskan pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat Kalimantan Barat. Menurutnya, perbedaan suku, agama, dan budaya merupakan kekuatan yang harus dijaga bersama.
“Kita hidup dalam keberagaman yang diciptakan Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa memilih lahir dari suku apa. Karena itu, jangan pernah menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk terpecah,” tegasnya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda Melayu, untuk menjadi perekat persaudaraan dan menjaga kondusivitas daerah.
“Kita harus menjadi lem perekat masyarakat. Pemerintah harus menjadi payung bagi semua golongan. Melayu, Dayak, Tionghoa, Madura, dan seluruh suku lainnya harus hidup berdampingan dengan damai, karena Kalbar kuat karena keberagamannya,” ujarnya.
Menurutnya, keberagaman di Kalimantan Barat ibarat sebuah bangunan kokoh yang terdiri dari berbagai unsur berbeda namun saling menguatkan.
“Gedung ini berdiri karena ada batu, kayu, paku, semen, dan cat yang menyatu menjadi satu kekuatan. Begitu juga Kalbar, perbedaan bukan untuk menjadi pemisah, tetapi kekuatan untuk membangun daerah,” ungkapnya.
Wagub juga meminta BPM menjadi garda terdepan dalam menjaga harmonisasi sosial sekaligus mendukung pembangunan daerah. Ia berharap organisasi kepemudaan mampu melahirkan generasi muda yang berdaya saing dan berkontribusi nyata bagi masyarakat.
“Saya ingin pemuda Melayu menjadi pemeran utama dalam pembangunan Kalbar, bukan hanya menjadi penonton. Potensi sumber daya alam kita sangat luar biasa dan harus bisa dinikmati masyarakat Kalbar sendiri,” katanya.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat serta didukung pembangunan infrastruktur yang memadai.
“Kita tidak ingin masyarakat miskin di tengah kekayaan alam yang melimpah. Karena itu pemerintah provinsi terus menyiapkan regulasi dan infrastruktur agar hasil bumi Kalbar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wagub juga menyampaikan optimismenya terhadap pengoperasian penuh Pelabuhan Kijing sebagai pelabuhan internasional yang dinilai mampu meningkatkan pendapatan daerah dan memperkuat perekonomian Kalimantan Barat.
“Ke depan kita ingin hasil bumi Kalbar diekspor melalui pelabuhan milik sendiri sehingga manfaat ekonominya kembali untuk masyarakat Kalbar,” tuturnya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperjuangkan pembangunan infrastruktur strategis, termasuk pembangunan jalan tol, guna memperkuat konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita terus memperjuangkan pembangunan infrastruktur karena Kalbar memiliki wilayah yang sangat luas. Dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan sumber daya alam akan lebih maksimal dan ekonomi masyarakat akan tumbuh,” pungkasnya.
Mengakhiri sambutannya, Wagub mengajak seluruh pengurus BPM yang baru dilantik untuk menjaga soliditas organisasi serta aktif melakukan konsolidasi hingga ke tingkat bawah.
“Organisasi akan kuat apabila pengurusnya disiplin dan solid. Jangan hanya nama tercantum di SK, tetapi harus benar-benar bekerja untuk masyarakat dan membesarkan organisasi,” pesannya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP BPM Kalbar, Gusti Edy, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap keberadaan Barisan Pemuda Melayu.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, khususnya Bapak Wakil Gubernur, yang telah hadir dan memberikan dukungan kepada Barisan Pemuda Melayu,” ujarnya.
Ia mengatakan pelantikan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat organisasi BPM hingga ke daerah dan tingkat desa.
“Kami ingin Barisan Pemuda Melayu hadir sampai ke daerah-daerah, bahkan hingga tingkat desa. Organisasi ini harus menjadi wadah pemersatu masyarakat Melayu dan mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah,” katanya.
Menurutnya, kekuatan organisasi terletak pada disiplin, konsolidasi, dan kerja nyata seluruh pengurus.
“Kalau organisasi ingin besar, maka pengurusnya harus aktif bekerja dan turun langsung ke masyarakat. Konsolidasi harus terus dilakukan agar BPM benar-benar menjadi organisasi yang kuat dan dirasakan manfaatnya,” ungkapnya.
Ia berharap BPM dapat terus menjaga nilai-nilai budaya Melayu sekaligus mempererat persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat Kalimantan Barat.
“Kehadiran BPM bukan untuk memecah belah, tetapi menjadi perekat persatuan dan menjaga nilai-nilai budaya Melayu agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman,” tutupnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, jajaran pengurus BPM Provinsi Kalimantan Barat, tokoh masyarakat, serta unsur Forkopimda Kalbar. (*/r)
Discussion about this post