Menkeu Siapkan Rp60 Triliun untuk Pemulihan Bencana Aceh dan Sumatera

​Jurnalis.co.id– Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp60 triliun untuk pemulihan wilayah Aceh dan Sumatera pascabencana banjir bandang serta tanah longsor.

​Kepastian tersebut disampaikan Menkeu usai menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera dengan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera di Gedung DPR/MPR RI, Senin (25/5/2026).

​”Yang keuangan cuma tanya, anggaran siap nggak? Saya bilang siap. Kan dari awal tahun, dari akhir tahun lalu kita sudah siapin Rp 60 T,” katanya.

​Purbaya menjelaskan bahwa dana tersebut bersumber dari efisiensi belanja kementerian atau lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025.

Selaku bendahara negara, dirinya memastikan kesiapan sisa dana tersebut untuk dialokasikan pada sektor infrastruktur.

​”Ternyata dipakai lebih sedikit tahun ini karena dibagi tiga untuk pembangunan-pembangunan infrastrukturnya. Jadi sih kita siap,” ucapnya.

​Meski anggaran telah tersedia, Menkeu mengakui adanya kendala administratif berupa dokumen yang belum lengkap dari kementerian atau lembaga terkait.

Ia menegaskan pencairan akan segera dilakukan begitu seluruh persyaratan terpenuhi.

​”Cuman kan kadang-kadang dokumen dari kementerian atau lembaga juga nggak lengkap. Jadi kita billing, begitu itu siap, ya kita siap keluarkan secepatnya begitu dokumennya lengkap,” tegasnya.

​Untuk mempercepat proses, Purbaya menerapkan pendekatan baru di Kementerian Keuangan.

Berbeda dengan prosedur sebelumnya yang cenderung pasif, kini Direktorat Jenderal Anggaran diinstruksikan untuk aktif mengawal pengajuan dana penanganan bencana setiap hari.

​”Saya bilang ke Dirjen Anggaran sekarang, kalau ada pengajuan anggaran yang berhubungan dengan bencana ini, setiap hari di-follow up, ditelepon kementerian lembaganya kalau kurang dokumennya,” jelasnya.

​Bahkan, Kementerian Keuangan siap menerjunkan tim khusus untuk membantu kementerian atau lembaga yang kesulitan melengkapi berkas administrasi.

​”Nanti kalau mereka nggak bisa nyiapin, kita kirim orang ke sana untuk membantu menyiapkan,” sambungnya.

​Melalui terobosan ini, Purbaya berharap proses birokrasi pencairan anggaran untuk penanganan dampak bencana nasional dapat berjalan jauh lebih cepat dan tepat sasaran.

​”Jadi diharapkan dengan langkah-langkah seperti itu, pencairan anggaran yang berhubungan dengan bencana nasional ini akan lebih cepat. Jadi nggak usah takut. Anggarannya ada,” tegasnya.

​(kjr)