JURNALIS.co.id – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, secara resmi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Rumah Sakit Daerah (Arsada) ke-16 di Pontianak, Kamis (11/06/2026). Pembukaan ditandai dengan pemukulan hadrah bersama para tamu kehormatan.
Rakernas turut dihadiri tokoh penting, diantaranya Pendiri Arsada, Umar Wahid, serta Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Opti Palupi Rahayuningtyas, yang hadir mewakili Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
Dalam sambutannya, Gubernur Norsan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kalimantan Barat sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rakernas Arsada ke-16. Menurutnya, forum nasional tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat melalui penguatan tata kelola rumah sakit daerah.
Rakernas tahun ini mengusung tema “Mewujudkan Rumah Sakit Unggul melalui Transformasi Tata Kelola serta Reformasi Pelayanan Berbasis Penguatan Sumber Daya Manusia dan Keuangan.”
Norsan berharap tema tersebut tidak hanya menjadi slogan, tetapi dapat diwujudkan melalui langkah-langkah konkret yang berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pelayanan rumah sakit di seluruh Indonesia.
“Harapan saya, Rakernas ini menghasilkan musyawarah dan mufakat yang dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Tema yang kita usung hari ini harus benar-benar diimplementasikan sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain membahas isu strategis sektor kesehatan, Gubernur juga mengajak seluruh peserta Rakernas untuk menikmati keindahan alam, kekayaan budaya, serta kuliner khas Kalimantan Barat selama berada di Pontianak.
Ia menilai Kalimantan Barat memiliki posisi yang strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan didukung akses transportasi yang semakin baik.
“Kalau ada waktu luang, silakan menikmati destinasi wisata dan kuliner khas Kalimantan Barat. Daerah kita memiliki banyak potensi yang patut dikenal lebih luas, termasuk akses yang semakin mudah menuju negara tetangga seperti Kuching, Sarawak,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Norsan juga menyoroti masih adanya persepsi masyarakat mengenai lambatnya pelayanan di rumah sakit daerah. Meski demikian, rumah sakit daerah tetap menjadi pilihan utama masyarakat karena biaya pelayanan yang relatif lebih terjangkau dibandingkan rumah sakit swasta.
“Masyarakat sampai hari ini masih mengatakan bahwa rumah sakit daerah pelayanannya lambat. Namun di sisi lain, masyarakat juga menilai rumah sakit daerah lebih terjangkau dibandingkan rumah sakit swasta. Karena itulah masyarakat tetap datang dan mempercayakan pelayanan kesehatannya kepada rumah sakit daerah,” ungkapnya.
Menurutnya, persepsi tersebut harus dijawab melalui pembenahan menyeluruh, baik dari aspek pelayanan medis, ketepatan diagnosis, profesionalisme tenaga kesehatan, maupun tata kelola manajemen rumah sakit.
“Stigma ini harus kita hilangkan. Rumah sakit daerah harus mampu menunjukkan bahwa pelayanannya cepat, profesional, dan memiliki kualitas yang tidak kalah dengan rumah sakit lainnya. Kecepatan pelayanan, kompetensi tenaga medis, dan manajemen yang baik harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Norsan menilai penerapan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang saat ini telah diterapkan sebagian besar rumah sakit daerah menjadi peluang besar untuk mendorong inovasi pelayanan.
“Dengan sistem BLUD, rumah sakit memiliki fleksibilitas untuk berinovasi dan meningkatkan fasilitas pelayanan. Tinggal bagaimana manajemen mampu mengelolanya secara efektif agar masyarakat memperoleh pelayanan yang semakin baik dan cepat,” ujarnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya ketelitian dan akurasi dalam pelayanan medis. Menurutnya, kemajuan teknologi kesehatan harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar diagnosis dan penanganan pasien semakin tepat.
“Saya berharap pengalaman-pengalaman yang pernah saya sampaikan dapat menjadi pelajaran dan motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Bukan untuk membandingkan, tetapi agar rumah sakit daerah semakin maju, teliti, cepat, dan responsif dalam melayani masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan RI yang diwakili Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Opti Palupi Rahayuningtyas, menegaskan bahwa penguatan tata kelola dan reformasi pelayanan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing rumah sakit daerah di tengah perkembangan layanan kesehatan yang semakin kompetitif.
Menurutnya, rumah sakit daerah memiliki peran yang sangat penting sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Indonesia.
“Rumah sakit daerah memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem kesehatan nasional. Karena itu, tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil harus terus diperkuat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa penguatan sistem manajemen, pemanfaatan teknologi digital, pengelolaan risiko, serta budaya organisasi yang profesional merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
“Melalui penguatan sistem manajemen, pemanfaatan teknologi digital, pengelolaan risiko yang baik, serta budaya organisasi yang profesional, rumah sakit daerah akan mampu meningkatkan kinerja sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat,” jelasnya.
Selain tata kelola, Opti juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi dan pemerataan tenaga kesehatan, termasuk sistem remunerasi yang transparan dan berkeadilan.
“Kesejahteraan tenaga kesehatan perlu menjadi perhatian bersama. Sistem remunerasi yang transparan dan adil akan mendorong tenaga medis untuk tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik di rumah sakit daerah,” katanya.
Dari sisi pembiayaan, rumah sakit daerah didorong untuk membangun pengelolaan keuangan yang sehat, efisien, dan berkelanjutan agar memiliki ruang yang lebih luas untuk berinvestasi pada fasilitas, teknologi kesehatan, serta pengembangan sumber daya manusia.
Selain itu, penerapan standar pelayanan, standar profesi, dan pedoman praktik klinis berbasis bukti ilmiah (evidence-based practice) dinilai menjadi kunci dalam menjamin keselamatan pasien dan mutu layanan kesehatan.
Terkait pembiayaan kesehatan nasional, Kementerian Kesehatan saat ini terus mendorong peningkatan mutu program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui penyempurnaan sistem rujukan, standardisasi layanan rawat inap, serta transformasi sistem pembayaran dari INA-CBGs menuju IDRG guna menciptakan sistem pembiayaan yang lebih spesifik, transparan, dan akuntabel.
Mengakhiri sambutannya, Opti mengajak pemerintah daerah, manajemen rumah sakit, akademisi, dan seluruh anggota ARSADA untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan rumah sakit daerah yang unggul dan berdaya saing.
“Momentum Rakernas ini harus menjadi pijakan bersama untuk memperkuat transformasi rumah sakit daerah. Kita ingin rumah sakit daerah tidak hanya memenuhi standar pelayanan, tetapi juga menjadi institusi yang unggul, inovatif, dan benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (*/r)
Discussion about this post