Jurnalis.co.id– Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sedang memprioritaskan penguatan fondasi tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah. Hal ini sebagai langkah strategis untuk mendukung percepatan pembangunan di masa mendatang.
Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya menyampaikan, Gubernur Kalimantan Barat saat rapat kerja di DPR mengeluhkan soal enam kabupaten dan kota hampir kolaps. Hingga meminjam uang di BPD Kalbar untuk membayar gaji PPPK.
“Alhamdulillah kita (Pemkab Kayong Utara, red) sehat. Tidak ada utang. PPPK bergaji semua, bahkan dapat gaji ke 13,” kata Romi saat menghadiri Musyawarah Cabang III PWRI Kabupaten Kayong Utara, di Aula Pondopo Bupati Kayong Utara, Kamis (11/6/2026).
Romi menambahkan, saat ini Pemkab Kayong Utara terkesan dan seolah-olah tidak bekerja. Disebut makan dan tidur. “Padahal kita fokus membenahi sistem. Jangan sampai, kapal Kayong sekarang tenggelam. Nah itu yang dilakukan. Nanti setelah ini sehat, baru kita ekspansi,” ucapnya.
Romi mengibaratkan, pemerintah daerah saat ini tengah memperkuat “bahtera” Kayong Utara. Supaya mampu berlayar dengan aman dan stabil, sebelum melakukan berbagai ekspansi pembangunan.
“Yang terpenting saat ini adalah memastikan sistem pemerintahan dan keuangan daerah tetap sehat. Ketika fondasinya kuat, maka pembangunan ke depan akan lebih mudah dijalankan. Manfaatnya bisa dirasakan masyarakat secara lebih luas,” lugasnya.
Romi bilang, dalam menghadapi tantangan fiskal daerah, pemerintah tidak memilih jalan pintas dengan menaikkan pajak masyarakat, atau menambah beban utang daerah.
Sebaliknya, Pemkab Kayong Utara fokus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Termasuk rasionalisasi belanja yang dinilai kurang produktif.
“Kita tidak menaikkan pajak. Yang kita lakukan adalah intensifikasi dan ekstensifikasi. Masih banyak objek pajak yang belum terdata dan belum tergali secara optimal. Ini yang terus kita benahi,” ulasnya.
Romi menjelaskan, salah satu langkah intensifikasi yang dilakukan, dengan memperbaiki pendataan objek pajak daerah. Termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang selama ini belum seluruhnya terakomodasi dalam basis data pemerintah.
Sementara itu, upaya ekstensifikasi dilakukan dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan. Salah satunya melalui optimalisasi retribusi tenaga kerja asing yang bekerja pada proyek strategis nasional di Kabupaten Kayong Utara.
“Dari retribusi tenaga kerja asing, saat ini sudah terealisasi sekitar Rp400 juta. Potensinya tahun ini diperkirakan mencapai Rp1,8 miliar dan tahun depan bisa mencapai Rp3,5 miliar,” ungkapnya.
Selain memperkuat pendapatan daerah, Romi melanjutkan, pemerintah juga melakukan efisiensi anggaran dengan menekan belanja yang tidak memberikan dampak langsung terhadap pelayanan masyarakat dan pembangunan.
Langkah tersebut, kata Romi, menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah saat ini.
“Yang kita lakukan adalah memastikan APBD tetap sehat. Alhamdulillah sampai hari ini kondisi keuangan daerah tetap terjaga,” demikian Romi Wiijaya. (bak)
Discussion about this post