GELOMBANG demonstrasi mahasiswa yang kembali memadati jalan-jalan protokol di berbagai kota besar hari ini menghentakkan kesadaran publik tentang nalar kritis pemuda belum sepenuhnya mati tertimbun algoritma media sosial. Berbekal jaket almamater beraneka warna dan spanduk-spanduk kreatif bernada gugatan, ribuan mahasiswa turun kejalan membawa kecemasan kolektif rakyat jelata. Angka rupiah yang merosot tajam, harga bahan pokok yang mencekik dompet ibu rumah tangga, hingga anggaran negara yang diduga dihamburkan untuk proyek mercusuar menjadi bahan bakar utama yang menyulut api perlawanan di aspal jalanan. Dari luar, pemandangan ini tampak begitu heroik, sebuah koreografi perlawanan sipil yang murni dari rahim kaum intelektual muda yang rindu akan perubahan.
Namun, di balik kepulan asap ban bekas dan orasi yang menggelegar dari atas mobil komando, romantisme ini menyimpan sebuah ironi yang rapuh. Menyerukan reformasi jilid baru tentu bukan sebuah dosa, melainkan tanda bahwa sel-sel demokrasi kita belum sepenuhnya mati. Masalahnya, sejarah juga mengajarkan kita sebuah kebenaran yang getir bahwa jalanan yang dipenuhi amarah murni sering kali menjadi panggung karpet merah yang paling dinanti oleh para oportunis ulung. Ketika mahasiswa bergerak atas dasar perut rakyat yang keroncongan dan masa depan bangsa yang kian kabur, di sudut-sudut kafe mewah atau ruang rapat rahasia, para elite politik tertentu sedang sibuk menghitung kalkulasi keuntungan, menyiapkan pion-pion mereka untuk membelokkan arah kemudi massa demi agenda personal atau kelompok mereka sendiri.
Sungguh sebuah kenaifan yang luar biasa jika gerakan hari ini abai terhadap fakta bahwa mereka selalu berada dalam radar pengintaian kepentingan asing dan domestik yang haus akan ketidakstabilan. Sangat mudah bagi aktor-aktor bayangan ini untuk menyusupkan modal, membiayai logistik, atau menyetir narasi media sosial agar kemurnian aspirasi mahasiswa bergeser menjadi sekadar alat penekan untuk memuluskan pergantian kekuasaan yang pragmatis. Jika hal ini sampai terjadi, maka mahasiswa tidak lebih dari sekadar martir gratisan yang mengorbankan keringat dan gas air mata demi memarkirkan sosok oligarki baru di kursi empuk kekuasaan. Gerakan moral yang agung pun seketika terdegradasi menjadi sekadar proyek pesanan dengan tajuk perubahan, yang setelah tujuannya tercapai, rakyat tetap saja ditinggalkan di pinggir jalan bersama sisa-sisa sampah demonstrasi.
Oleh karena itu, publik dan khususnya massa aksi perlu menyadari bahwa musuh terbesar gerakan moral bukanlah barikade kawat berduri atau water cannon milik aparat keamanan, melainkan infiltrasi kepentingan yang menunggangi ketulusan perjuangan. Mahasiswa harus memiliki ketajaman analisis untuk membedakan mana kawan seperjuangan sejati dan mana penumpang gelap yang mendadak mengenakan topeng kerakyatan. Jangan sampai ribuan pasang kaki yang melangkah ke jalan hanya berakhir menjadi angka-angka statistik dalam survei elektabilitas tokoh tertentu atau sekadar menjadi komoditas tawar-menawar dalam reshuffle kabinet berikutnya. Perjuangan mengawal hak publik menuntut kewaspadaan tingkat tinggi agar tidak terjebak dalam skenario yang ditulis oleh pihak lain.
Edukasi publik menjadi benteng terakhir yang harus diperkuat di tengah riuhnya demonstrasi. Menjaga kemurnian gerakan berarti memastikan bahwa setiap tuntutan yang diteriakkan di atas mobil komando tetap berpijak pada substansi keadilan sosial, bukan pesanan dari aktor-aktor politik yang sedang bersiasat di balik layar. Bergeraklah dengan membawa narasi yang utuh dan kajian yang matang, bukan sekadar ikut-ikutan karena dorongan fomo atau terbawa arus romantisasme sejarah masa lalu. Ketika mahasiswa mampu menjaga jarak yang tegas dari semua spektrum kepentingan partai politik atau faksi elite mana pun, saat itulah gerakan rakyat akan memiliki taring yang ditakuti oleh penguasa, sebuah gerakan independen yang murni bergetar karena denyut nadi penderitaan rakyat, bukan karena pasokan logistik dari tangan-tangan yang tak terlihat. (*)
*Penulis: Pegiat Literasi
Discussion about this post