JURNALIS.co.id – Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya Yusran Anizam mengatakan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Kubu Raya mencatat peningkatan kinerja sepanjang 2025 dan menargetkan masuk nominasi penilaian TPAKD Regional Kalimantan pada tahun ini.
“Ada peningkatan terkait realisasi capaian TPAKD Kubu Raya. Insyaallah tahun 2026 ini kita sedang menyiapkan data dukung yang sekarang masih proses asistensi dan evaluasi. Mudah-mudahan kita bisa masuk nominasi untuk penilaian TPAKD Regional Kalimantan,” kata Yusran Anizam usai menghadiri Rapat Pleno TPAKD se-Kalimantan Barat Tahun 2026 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (18/6/2026).
Menurut Yusran, peningkatan capaian tersebut ditopang berbagai program yang berfokus pada perluasan akses dan literasi keuangan masyarakat, termasuk pengembangan kapasitas UMKM agar lebih mudah memperoleh akses pembiayaan permodalan.
“Selain itu upaya peningkatan literasi keuangan, di mana TPAKD menggencarkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat luas dan rumah tangga agar literasi serta inklusi keuangan di daerah terus meningkat,” terangnya.
Ia mengatakan, rapat pleno yang dibuka Gubernur Kalimantan Barat itu menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi dalam memperluas akses dan literasi keuangan masyarakat guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam rapat tersebut juga dibahas rencana program kerja TPAKD hingga Semester II Tahun 2026.
“Insyaallah TPAKD Kabupaten Kubu Raya siap menyukseskan ini. Penilaian TPAKD Provinsi merupakan akumulasi dari kabupaten/kota dan indikator-indikatornya sangat berkepentingan serta dibutuhkan masyarakat,” jelasnya.
Yusran menyebut sejumlah program prioritas yang akan terus didorong, di antaranya pemutakhiran data, perluasan akses keuangan melalui program Laku Pandai, serta One Village One Product (OVOP).
“Program-program ini menjadi fokus utama, terutama untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat,” pungkas Yusran.
Sebagai informasi, TPAKD merupakan forum koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan yang dibentuk untuk memperluas akses keuangan masyarakat.
Forum ini berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, mempercepat inklusi keuangan, serta memberdayakan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). [Sul]
Discussion about this post