JURNALIS.co.id – Bupati Kayong Utara Romi Wijaya menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kayong Utara akan terus mendorong pemerataan akses layanan keuangan hingga ke pelosok desa.
Romi mengatakan, capaian program TPAKD hingga Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan perkembangan positif dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat Kabupaten Kayong Utara.
Menurutnya, sejumlah program bahkan berhasil melampaui target. Hal itu tercermin dari meningkatnya partisipasi pelajar dalam program tabungan pelajar, penggunaan transaksi digital melalui QRIS oleh pelaku UMKM, serta bertambahnya masyarakat yang berinvestasi secara legal dan terukur.
“Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terus berkomitmen mendorong pemerataan akses keuangan yang mudah, aman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Capaian berbagai program TPAKD ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menabung, bertransaksi digital, serta memanfaatkan layanan keuangan formal semakin meningkat,” ujar Romi saat menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 di Pontianak, Kamis (18/6/2026).
Ia menilai perluasan akses keuangan menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Selain memperoleh akses terhadap layanan keuangan formal, masyarakat juga mendapatkan edukasi dan perlindungan dalam memanfaatkan produk keuangan secara bijak.
Romi turut mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, BPJS Ketenagakerjaan, lembaga jasa keuangan, dan perangkat daerah dalam memperkuat ekosistem keuangan di Kabupaten Kayong Utara.
Menurutnya, peningkatan akses keuangan membutuhkan kolaborasi berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan.
Meski sejumlah program menunjukkan hasil positif, Pemkab Kayong Utara akan terus mempercepat program yang realisasinya masih perlu ditingkatkan, terutama pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha kecil dan masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses permodalan produktif.
“Ke depan, kita ingin semakin banyak masyarakat dan pelaku UMKM yang memperoleh akses pembiayaan produktif, terlindungi dalam program jaminan sosial, serta mampu memanfaatkan layanan keuangan digital untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan kerja sama dan semangat kolaborasi yang kuat, kami optimistis target-target yang telah ditetapkan dapat kita capai secara maksimal hingga akhir tahun,” tutupnya.
Sebagai informasi, rapat pleno tersebut dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Barat dan dihadiri bupati/wali kota se-Kalimantan Barat, OJK, perbankan, BPJS, serta berbagai lembaga jasa keuangan lainnya. [Bak]
Discussion about this post