APBD 2027 Tertekan, Pemkab Kubu Raya Prioritaskan Pendidikan dan Kesehatan

JURNALIS.co.id – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan dalam APBD 2027.

Kebijakan tersebut diambil menyusul pemangkasan transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat yang nilainya cukup signifikan.

Bupati Kubu Raya Sujiwo mengungkapkan sekitar 60 persen bangunan SD dan SMP negeri di Kubu Raya dalam kondisi rusak.

Kondisi serupa juga terjadi pada puskesmas dan peralatan kesehatan yang sebagian besar sudah tidak layak digunakan.

“Kami sangat prihatin dan sedih. Tapi tidak boleh menyerah. Pendidikan dan kesehatan punya mandatory spending secara nasional, jadi tahun depan akan kami maksimalkan,” kata Sujiwo usai menghadiri rapat paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang DPRD Kubu Raya, Jumat (19/6/2026).

Untuk menutup defisit anggaran, Pemkab Kubu Raya akan mengurangi belanja infrastruktur jalan poros ekonomi yang bersumber dari APBD.

Namun, Sujiwo memastikan volume pembangunan jalan tidak akan berkurang karena akan didukung melalui pendanaan APBN.

“Kalaupun berkurang ya karena ada aturan maksimum Rp100 miliar. Mohon doanya,” ucapnya.

Menghadapi kondisi fiskal yang belum sehat, pemerintah daerah juga menerapkan langkah efisiensi anggaran. Seluruh perangkat daerah diminta mengurangi pengeluaran, termasuk membatasi perjalanan dinas luar daerah yang tidak mendesak serta menghentikan belanja nonesensial.

Selain itu, Sujiwo meminta dukungan DPRD untuk mendorong perusahaan menunaikan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) bagi masyarakat dan daerah. Di saat yang sama, pemerintah daerah juga terus mengupayakan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi.

“Kita juga ‘ngamen’ ke pusat dan provinsi. Pemprov sudah berkomitmen Rp20 miliar untuk Kubu Raya-Mempawah. Pemerintah kabupaten juga intens komunikasi ke Kementerian dan DPR RI Komisi V,” tambahnya.

Di sisi pendapatan, Pemkab Kubu Raya menaikkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp300 miliar menjadi Rp325 miliar.

Saat ini kontribusi PAD baru mencapai 14 persen dari total APBD, sementara target jangka panjang ditetapkan sebesar 30 persen atau lebih dari Rp650 miliar.

“Kondisi ini menyakitkan, tapi kita negara kesatuan. Sepahit apapun kebijakan pusat harus kita telan bersama. Yakinlah, dengan doa rakyat dan dukungan DPRD, Kubu Raya tetap bisa membangun,” tutup Sujiwo. [Sul]