JURNALIS.co.id – Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terus berupaya memastikan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) subsidi bagi sektor-sektor strategis masyarakat tetap terpenuhi.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui rapat evaluasi kebutuhan Kuota Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) di tingkat SPBU dan SPBN yang dipimpin langsung Wakil Bupati Kayong Utara, Amru Chanwari.
Rapat digelar untuk menyesuaikan kebutuhan kuota BBM subsidi sekaligus memastikan distribusinya menjangkau kelompok masyarakat yang bergantung pada ketersediaan energi, seperti nelayan, petani, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta operator transportasi orang dan barang.
Wakil Bupati Kayong Utara Amru Chanwari menegaskan sektor-sektor tersebut memiliki peran penting dalam menjaga roda perekonomian daerah sehingga kebutuhan BBM subsidinya harus tetap terjamin.
“Hari ini kami rapat kembali untuk menyesuaikan kuota yang khusus diperuntukkan bagi nelayan, petani, UMKM, dan operator transportasi orang maupun barang. Ini bagian yang kami anggap sangat vital sehingga jangan sampai aktivitas sektor-sektor tersebut terganggu,” ujar Amru usai memimpin rapat di Sukadana, Jumat (19/6/2026).
Selain mengevaluasi kebutuhan kuota, pemerintah daerah juga membahas kemungkinan penyesuaian titik distribusi melalui SPBU maupun SPBN agar masyarakat yang berhak menerima subsidi dapat memperoleh akses yang lebih mudah dan merata.
Menurut Amru, evaluasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi di Kabupaten Kayong Utara.
“Evaluasi ini juga melihat kemungkinan adanya penyesuaian titik SPBU, sehingga nelayan, petani, operator transportasi orang dan barang dapat memperoleh jatah BBM subsidi dengan lebih baik sesuai kebutuhan di lapangan,” jelasnya.
Amru menegaskan pemerintah daerah memahami berbagai aspirasi masyarakat terkait distribusi BBM. Meski kewenangan pengelolaan dan distribusi BBM berada di bawah Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Pemkab Kayong Utara terus berkoordinasi dan menyampaikan kondisi riil daerah kepada pihak terkait.
“Keluhan masyarakat tentu menjadi perhatian kami. Karena itu, kami terus berupaya mencari solusi sesuai kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi dengan baik,” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat memahami bahwa berbagai langkah yang dilakukan pemerintah memerlukan proses dan koordinasi lintas instansi.
Kendati demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen memperjuangkan kebutuhan masyarakat agar distribusi BBM subsidi semakin tepat sasaran dan mampu mendukung sektor-sektor produktif.
“Tentunya kami juga memohon maaf kepada segenap masyarakat Kayong Utara apabila kami belum dapat memenuhi segala keluh kesah masyarakat kami. Tapi yakinlah kami tetap berupaya, dengan segala kemampuan kami agar kondisi dapat diatasi,” ucapnya. [Bak]
Discussion about this post