
JURNALIS.co.id – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono resmi dilantik sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Pontianak.
Pelantikan yang dipimpin Sekretaris Jenderal HKTI Abdul Kadir Karding di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Sabtu (27/6/2026), diharapkan memperkuat ketahanan pangan, pertanian perkotaan, dan pemberdayaan petani.
Edi mengatakan HKTI memiliki peran penting sebagai wadah berhimpun, berkoordinasi, dan memperjuangkan kepentingan petani.

Menurutnya, meski Pontianak dikenal sebagai kota jasa dan perdagangan, sektor pertanian tetap memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat.
“Pontianak memang bukan daerah dengan lahan pertanian yang luas. Tetapi pertanian perkotaan tetap penting, terutama untuk mendukung ketahanan pangan, pemanfaatan lahan terbatas, dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keterbatasan lahan, perkembangan permukiman, dan karakter lahan gambut menuntut pengelolaan sektor pertanian yang lebih inovatif.
Karena itu, pengembangan pertanian diarahkan pada konsep urban farming, pemanfaatan pekarangan, hidroponik, pertanian organik, serta komoditas yang sesuai dengan karakter kota.
“Kita harus melihat pertanian ini secara lebih luas. Tidak hanya sawah atau lahan besar, tetapi juga bagaimana memanfaatkan pekarangan, lahan sempit, dan teknologi pertanian yang lebih efisien,” katanya.
Menurut Edi, Pemerintah Kota Pontianak terus mendorong program ketahanan pangan, pemanfaatan lahan pekarangan, serta pengembangan kelompok masyarakat.
Kehadiran HKTI diharapkan mampu memperkuat berbagai program tersebut agar memberi manfaat yang lebih luas.
“Yang terpenting setelah pelantikan ini adalah kerja nyata. Bagaimana HKTI hadir memberi manfaat, memperkuat petani, dan ikut menjaga ketahanan pangan di Kota Pontianak,” pungkasnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal HKTI Abdul Kadir Karding menegaskan regenerasi petani menjadi agenda penting organisasi.
Menurutnya, sektor pertanian harus mampu menarik minat generasi muda agar menjadi profesi yang modern dan menjanjikan.
“Kita ingin punya petani-petani anak muda. Di Jepang dan beberapa tempat lain, anak-anak muda jadi petani dan penghasilannya banyak. Mereka bisa kaya dari bertani. Ini tugas kita, kaderisasi,” katanya.
Karding menilai kehadiran kepala daerah sebagai Ketua HKTI di daerah menjadi peluang memperkuat regenerasi petani sekaligus meningkatkan peran organisasi sebagai mitra strategis pemerintah dalam melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi petani.
“HKTI harus menjadi kelompok yang melakukan advokasi terhadap petani. Advokasi dalam bentuk kebijakan, maupun pendampingan terhadap masalah-masalah yang dihadapi petani,” tutupnya. [RED]




















Discussion about this post