JURNALIS.co.id– Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono membawa sejumlah aspirasi pemerintah kota se-Kalimantan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Medan.
Aspirasi tersebut mencakup keadilan fiskal, pembiayaan kesehatan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga penguatan infrastruktur dan ketahanan energi.
“Ini bukan hanya suara satu kota, tetapi suara bersama kota-kota di Kalimantan yang menghadapi tekanan fiskal, beban pelayanan publik, dan tantangan pembangunan yang semakin kompleks,” ujarnya dalam rangkaian Rakernas XVIII APEKSI 2026 di Medan, Rabu (1/7/2026) malam.
Edi yang juga menjabat Ketua Komwil V APEKSI Regional Kalimantan mengatakan, pemerintah pusat perlu menerapkan kebijakan yang lebih adil dalam alokasi Transfer Keuangan Daerah melalui APBN.
Menurutnya, besaran transfer seharusnya mempertimbangkan kontribusi daerah, luas wilayah, kebutuhan pelayanan, serta karakteristik masing-masing kota.
“Daerah terus diminta meningkatkan pelayanan, tetapi kemampuan fiskalnya terbatas. Karena itu, kebijakan transfer keuangan harus lebih adil dan berpihak pada kondisi riil daerah,” kata Edi.
Selain itu, Komwil V APEKSI juga mengusulkan penguatan Dana Bagi Hasil, pemulihan fungsi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, serta evaluasi formula Dana Alokasi Umum (DAU) agar lebih mencerminkan kondisi perkotaan, termasuk indeks kemahalan konstruksi, tekanan urbanisasi, dan beban pelayanan.
Dalam sektor kesehatan, Edi meminta pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Universal Health Coverage (UHC) agar tidak semakin membebani keuangan daerah.
“Urusan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Tapi skema pembiayaannya harus adil, jangan sampai daerah semakin terbebani,” jelasnya.
Komwil V APEKSI juga meminta evaluasi terhadap rencana pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD yang akan diberlakukan mulai 2027.
Kebijakan tersebut dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, termasuk kebutuhan pegawai dan dampak pengangkatan PPPK.
Terkait pembangunan IKN, Edi menegaskan seluruh kota di Kalimantan harus memperoleh manfaat dari proyek strategis nasional tersebut, tidak hanya wilayah penyangga.
“Kami ingin pembangunan IKN menjadi peluang bersama, bukan hanya untuk wilayah tertentu. Kota-kota di Kalimantan harus menjadi bagian dari ekosistemnya,” ungkapnya.
Untuk mendukung hal itu, Komwil V APEKSI mengusulkan percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas, mulai dari peningkatan Jalan Trans Kalimantan, studi pembangunan jalan tol, jaringan kereta api, penambahan rute penerbangan, hingga perluasan jaringan telekomunikasi.
Selain itu, pemerintah pusat juga diminta mengevaluasi kebijakan pengurangan kuota BBM di Kalimantan agar distribusi energi sesuai dengan kebutuhan daerah.
Edi berharap seluruh aspirasi yang disampaikan dalam Rakernas APEKSI dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah.
“Kami membawa harapan masyarakat Kalimantan. Keresahan ini harus sampai ke pusat, agar kebijakan nasional benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” pungkasnya. (Rdh)
Discussion about this post