JURNALIS.co.id – Gubernur Kalbar, Ria Norsan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk terus mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Komitmen tersebut disampaikan saat Coffee Morning Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih, Kamis (02/07/2026).
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mempercepat peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kalimantan Barat secara berkelanjutan.
Dalam arahannya, Gubernur Norsan menyampaikan apresiasi atas capaian pembangunan manusia Kalimantan Barat yang terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, IPM Kalimantan Barat tahun 2025 mencapai 72,09, meningkat dari 71,19 pada tahun sebelumnya.
Capaian tersebut menempatkan Kalimantan Barat dalam kategori IPM Tinggi sekaligus menjadi yang terbaik sepanjang sejarah pembangunan manusia di provinsi ini.
“Alhamdulillah, berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat tahun 2025 telah mencapai angka 72,09. Ini merupakan hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan. Namun, capaian ini bukan garis akhir, melainkan titik awal untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Barat,” ujar Gubernur.
Meski demikian, Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari peningkatan angka statistik semata. Menurutnya, pembangunan harus mampu menghadirkan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin berkualitas.
“Saya ingin peningkatan IPM tidak hanya terlihat pada angka statistik, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat melalui layanan pendidikan yang semakin merata, pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Itulah ukuran keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya,” tegasnya.
Untuk mempercepat peningkatan IPM, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat berbagai program strategis pada tiga dimensi utama penyusun IPM, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.
Pada sektor pendidikan, Pemprov Kalbar menjalankan Program Internet Gratis untuk Sekolah sebagai bagian dari transformasi digital pendidikan, sekaligus mendukung pengembangan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga menggulirkan Gerakan Desa SAKTI (Desa Bebas Anak Tidak Sekolah) guna memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh hak pendidikan tanpa terkendala faktor ekonomi maupun geografis.
“Tidak boleh ada anak Kalimantan Barat yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi. Karena itu, berbagai program seperti subsidi SPP, internet gratis untuk sekolah, hingga Gerakan Desa SAKTI akan terus kita dorong agar seluruh anak memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” katanya.
Di bidang kesehatan, berbagai upaya terus diperkuat melalui pengembangan lima rumah sakit regional, peningkatan layanan kesehatan primer, perluasan cakupan Universal Health Coverage (UHC), percepatan penurunan stunting, serta penurunan angka kematian ibu dan bayi. Berbagai program tersebut turut mendorong meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) Kalimantan Barat pada tahun 2025 sebesar 0,34 tahun dibandingkan tahun sebelumnya atau tumbuh 0,46 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan lima tahun terakhir.
Sementara itu, pada dimensi standar hidup layak, Pemerintah Provinsi terus menjalankan berbagai program pengurangan kemiskinan melalui pengendalian inflasi, pasar murah, bantuan sosial, pemasangan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan sanitasi, pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi desa, hilirisasi komoditas unggulan, hingga penciptaan lapangan kerja.
“Pembangunan manusia yang berkualitas harus diawali dengan masyarakat yang sehat. Penurunan stunting, peningkatan pelayanan kesehatan, pengurangan kemiskinan, penguatan UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja harus berjalan secara terpadu karena semuanya saling menentukan peningkatan IPM,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa Satgas Percepatan Peningkatan IPM harus menjadi motor penggerak pembangunan manusia yang bekerja secara kolaboratif, berbasis data, terukur, dan berorientasi pada hasil. Seluruh perangkat daerah diminta menyusun rencana aksi yang jelas disertai sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan setiap program memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Mengakhiri arahannya, Gubernur mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam membangun sumber daya manusia Kalimantan Barat.
“Saya mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama. Satgas IPM harus menjadi motor penggerak pembangunan manusia yang bekerja secara kolaboratif, berbasis data, dan berorientasi pada hasil. Dengan semangat kebersamaan, saya optimistis IPM Kalimantan Barat akan terus meningkat dan mampu membawa daerah ini menjadi semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Saichudin, menyampaikan bahwa meskipun IPM Kalimantan Barat masih menjadi yang terendah di Pulau Kalimantan, laju peningkatannya justru lebih cepat dibandingkan rata-rata nasional.
Menurutnya, hal tersebut menunjukkan arah pembangunan yang sudah berada di jalur yang tepat.
“Yang perlu kita lihat bukan hanya angkanya, tetapi percepatannya. Kecepatan peningkatan IPM Kalimantan Barat sudah lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Ini menjadi modal penting untuk terus kita tingkatkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa percepatan peningkatan IPM harus difokuskan pada tiga dimensi utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Pada sektor kesehatan, perhatian diarahkan pada penurunan stunting, angka kematian bayi, dan peningkatan usia harapan hidup. Di bidang pendidikan, peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih menjadi pekerjaan bersama, meskipun laju peningkatan dimensi pendidikan Kalimantan Barat telah melampaui rata-rata nasional.
Muhammad Saichudin juga menekankan pentingnya integrasi data antarinstansi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Menurutnya, sinkronisasi data antara BPS, perangkat daerah, dan pemerintah pusat menjadi kunci dalam memastikan seluruh program pembangunan berjalan efektif.
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa BPS saat ini tengah melaksanakan Sensus Ekonomi yang akan menghasilkan data komprehensif sebagai dasar penyusunan berbagai indikator ekonomi dan sosial, termasuk mendukung percepatan peningkatan IPM Kalimantan Barat.
“Kami mengajak seluruh stakeholder untuk mendukung penyediaan data yang valid dan akurat. Dengan data yang berkualitas, kebijakan pembangunan akan semakin tepat sasaran dan mampu mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat Kalimantan Barat,” pungkasnya.
Coffee Morning tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Kepala BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Barat, para kepala perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, pimpinan instansi vertikal, rektor perguruan tinggi, TP-PKK Provinsi Kalimantan Barat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi bersama seluruh unsur tersebut menjadi wujud nyata sinergi lintas sektor dalam mempercepat peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kalimantan Barat.
Forum yang dikemas dalam suasana coffee morning ini tidak hanya menjadi ajang penyampaian arahan Gubernur, tetapi juga ruang diskusi strategis untuk menyelaraskan program, bertukar gagasan, serta menghimpun berbagai inovasi dari pemerintah, akademisi, instansi vertikal, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan mitra pembangunan.
Melalui diskusi tersebut, seluruh peserta berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam menyusun langkah-langkah konkret guna mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, khususnya pada dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. (*/r)
Discussion about this post