JURNALIS.co.id – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mendukung penguatan tata kelola perdagangan karbon sektor kehutanan sebagai bagian dari upaya nasional menghadapi perubahan iklim sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Ria Norsan usai menghadiri Penyerahan Persetujuan Menteri Kehutanan terkait Perdagangan Karbon dan Peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (06/07/2026).
Menurut Norsan, peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub menjadi tonggak penting dalam mendukung pencapaian target Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) Indonesia melalui optimalisasi sektor kehutanan sebagai penyerap karbon utama.
“Peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perdagangan karbon nasional. Kalimantan Barat memiliki potensi hutan yang sangat besar, sehingga ini menjadi peluang untuk menghadirkan manfaat ekologis sekaligus manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujar Ria Norsan.
Ia menegaskan, bagi Kalimantan Barat, perdagangan karbon bukan sekadar instrumen pelestarian lingkungan, tetapi juga peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
“Kami menyambut baik kehadiran Indonesia Forestry Carbon Hub. Ini menjadi instrumen penting untuk mentransformasi cara kita mengelola hutan, bukan hanya menjaga kelestariannya, tetapi juga memberikan nilai ekonomi nyata bagi masyarakat dan daerah melalui mekanisme perdagangan karbon yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” katanya.
Gubernur juga menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat implementasi perdagangan karbon di daerah.
“Kami berkomitmen memberikan dukungan penuh, termasuk mempermudah proses perizinan sesuai ketentuan serta memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi standar keberlanjutan yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, usai menyerahkan secara simbolis Persetujuan Menteri Kehutanan kepada sejumlah pengembang proyek karbon, menyampaikan bahwa peluncuran Indonesia Forestry Carbon Hub menandai era baru tata kelola perdagangan karbon sektor kehutanan yang lebih terintegrasi, transparan, dan berdaya saing global.
Menurutnya, sektor kehutanan merupakan kunci utama dalam pencapaian target E-NDC sekaligus target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
“Peresmian Indonesia Forestry Carbon Hub bukan sekadar seremoni, melainkan respons nyata pemerintah terhadap tantangan tata kelola karbon yang semakin kompleks. Kita ingin memastikan hutan Indonesia tidak hanya dipandang sebagai sumber kayu, tetapi juga sebagai aset ekonomi hijau yang mampu menghasilkan nilai ekonomi berkelanjutan bagi negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Menteri Kehutanan.
Ia menjelaskan, Indonesia Forestry Carbon Hub dirancang sebagai pusat data digital yang kredibel untuk memantau kinerja penyerapan karbon di seluruh Indonesia. Integrasi data tersebut diharapkan mampu meminimalkan praktik double counting sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar karbon internasional terhadap kualitas kredit karbon Indonesia.
Menutup sambutannya, Menteri Kehutanan mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, hingga mitra internasional, untuk memperkuat kolaborasi dalam pengembangan perdagangan karbon nasional.
“Indonesia memiliki potensi luar biasa. Dengan tata kelola yang semakin baik melalui Indonesia Forestry Carbon Hub, kita siap menjadi salah satu pemimpin perdagangan karbon dunia yang berpijak pada kelestarian hutan dan keadilan sosial,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Utusan Khusus Presiden RI Bidang Ketahanan Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, turut memberikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah membangun sistem perdagangan karbon sektor kehutanan.
Menurut Hashim, Indonesia Forestry Carbon Hub merupakan salah satu program pemerintah yang implementasinya berlangsung cepat dan menunjukkan hasil yang nyata.
“Saya dapat mengatakan bahwa program ini merupakan program yang sangat baik. Keberhasilannya lahir dari kolaborasi lintas kementerian, lintas lembaga, dan berbagai pemangku kepentingan yang bekerja bersama mewujudkan agenda nasional,” ujarnya.
Hashim juga mengungkapkan bahwa perjalanan membangun perdagangan karbon nasional tidaklah mudah. Berbagai tantangan, termasuk keraguan pasar karbon internasional, sempat dihadapi. Namun melalui kerja keras dan sinergi seluruh pihak, Indonesia kini berhasil membangun kepercayaan dunia.
“Masyarakat internasional mulai percaya bahwa pemerintah Indonesia tidak hanya menyampaikan komitmen, tetapi juga mampu menghadirkan implementasi nyata. Program ini sangat penting dalam memperkuat posisi Indonesia dalam agenda global penanganan perubahan iklim,” pungkasnya.
Acara tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, para kepala daerah se Indonesia, perwakilan kementerian dan lembaga, serta pelaku usaha yang berkomitmen mendukung pengembangan perdagangan karbon, transisi energi, dan ekonomi hijau di Indonesia. (*/r)
Discussion about this post