BPKP Kalbar Dorong Penguatan Tata Kelola Keuangan Desa di Sanggau

JURNALIS.co.id –Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Kabupaten Sanggau Tahun 2026.

Kegiatan yang menjadi rangkaian Balale’ Desa 2026 ini bertujuan memperkuat tata kelola keuangan desa agar lebih transparan, akuntabel, dan mendukung percepatan pembangunan.

Workshop yang berlangsung di Aula Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau, Kamis (9/7/2026), dibuka Bupati Sanggau Yohanes Ontot dan dihadiri jajaran OPD serta 163 kepala desa se-Kabupaten Sanggau.

Hadir sebagai narasumber Kepala Pusat Data dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Fajar Tri Suprapto, Anggota Komite IV DPD RI Daud Yordan, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalbar Rahmat Mulyono, serta Direktur Kepatuhan Bank Kalbar Al Amin. Diskusi dipandu Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Khatib.

Selain pemaparan materi, kegiatan juga dirangkaikan dengan pameran produk unggulan daerah, pembekalan keamanan transaksi keuangan desa, serta layanan Samsat GOKATAN.

BPKP Soroti Digitalisasi Tata Kelola Desa

Kepala Perwakilan BPKP Kalbar Rudy M. Harahap mengatakan desa kini menjadi subjek pembangunan yang berperan penting dalam mewujudkan Prioritas Nasional Asta Cita.

“Karenanya, pembangunan desa harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan,” katanya.

Menurut Rudy, BPKP terus mengawal pembangunan desa melalui fungsi assurance dan consulting untuk meminimalkan risiko pengelolaan keuangan desa.

Ia mengungkapkan, berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 2025, Kabupaten Sanggau memiliki 44 Desa Mandiri, 78 Desa Maju, dan 41 Desa Berkembang tanpa lagi desa berstatus tertinggal maupun sangat tertinggal.

Meski demikian, BPKP mencatat masih ada pekerjaan rumah dalam aspek digitalisasi pengelolaan keuangan desa.

“Berdasarkan hasil pengawasan kami, keseluruhan 163 desa di Kabupaten Sanggau sebenarnya telah melakukan penatausahaan keuangan melalui aplikasi SISKEUDES. Akan tetapi, penatausahaan tersebut belum menggunakan versi online,” ungkapnya.

Selain itu, Inspektorat Kabupaten Sanggau juga belum mengimplementasikan aplikasi Siswaskeudes untuk mendukung pengawasan keuangan desa.

Sebagai tindak lanjut, BPKP merekomendasikan pemerintah daerah menyelaraskan kebijakan dengan regulasi nasional, mengoptimalkan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta memperkuat pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Kami merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Sanggau segera menyelaraskan kebijakan daerah dengan ketentuan nasional, mengoptimalkan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam perencanaan desa, serta memperkuat pembinaan terhadap BUMDes,” jelasnya.

Integrasi Data Desa dan Penyaluran Dana Desa

Sekretaris Badan Pengembangan dan Informasi Kemendes PDT, Fajar Tri Suprapto, menekankan pentingnya integrasi data melalui DTSEN sebagai dasar penyaluran berbagai program pemerintah.

“Kementerian Desa PDT terus mendorong pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan hasil kerja sama dengan BPS yang telah diteken sejak Juli 2025,” katanya.

Ia menambahkan, ke depan seluruh ekosistem digital desa akan terintegrasi melalui Superapps iDesa.

“Ke depan, ekosistem digital desa akan disatukan melalui Superapps iDesa guna memudahkan integrasi data dari tingkat desa langsung menuju dashboard presiden,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Kalbar Rahmat Mulyono menjelaskan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2026 mengacu pada PMK Nomor 7 Tahun 2026.

“Penyaluran Dana Desa reguler dibagi menjadi dua tahap, dengan porsi 60% di Tahap I untuk Desa Mandiri dan 40% untuk Desa non-Mandiri,” katanya.

Rahmat juga mengingatkan adanya larangan penggunaan Dana Desa untuk honorarium kepala desa, perangkat desa, BPD, perjalanan dinas dan bimbingan teknis di luar kabupaten/kota, serta pembangunan kantor desa kecuali perbaikan ringan sesuai ketentuan.

“Kami tegaskan kembali, dalam PMK 7 Tahun 2026 terdapat aturan ketat mengenai larangan penggunaan Dana Desa TA 2026,” ulasnya.

Transparansi dan Digitalisasi Jadi Kunci

Anggota Komite IV DPD RI Daud Yordan menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

“Pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemberi mandat kekuasaan pemerintahan desa melalui transparansi,” tegasnya.

Menurut Daud, peningkatan kapasitas aparatur desa perlu terus dilakukan agar pengelolaan anggaran semakin profesional.

“Pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan pemerintahan desa serta mendorong kelancaran program-program pembangunan desa,” pungkasnya.

Direktur Kepatuhan Bank Kalbar Al Amin turut memperkenalkan layanan Cash Management System (CMS) sebagai solusi digital transaksi keuangan desa.

“Guna mendukung transparansi, efisiensi, dan keamanan keuangan desa, Bank Kalbar menyediakan layanan CMS atau Corporate Internet Banking. Dengan CMS ini, pemerintah desa dapat melakukan transaksi secara realtime dan online kapan saja tanpa perlu datang atau mengantre di kantor bank,” ungkapnya.

Workshop ini diharapkan menjadi langkah konkret memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui digitalisasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta sinergi antarinstansi guna mewujudkan pembangunan desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.(rdh)