Distribusi Laut Terganggu, Pemkab Ketapang Pastikan Stok BBM Aman

JURNALIS.co.id – Pemerintah Kabupaten Ketapang memastikan kelangkaan BBM bersubsidi yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU disebabkan gangguan distribusi melalui jalur laut, bukan karena berkurangnya stok nasional.

Kepastian itu disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung Bupati Ketapang Alexander Wilyo bersama DPRD, PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, aparat penegak hukum, dan pengelola SPBU, Senin (13/7/2026).

Rapat tersebut digelar untuk mengidentifikasi penyebab kelangkaan BBM sekaligus menyusun langkah percepatan distribusi agar pasokan kembali normal.

“Keterlambatan kedatangan kapal pengangkut BBM menyebabkan pasokan ke Kabupaten Ketapang tidak tiba sesuai jadwal,” kata Bupati.

Pemkab Ketapang meminta PT Pertamina Patra Niaga mempercepat penyaluran stok BBM yang tersedia ke seluruh SPBU serta memperkuat koordinasi agar distribusi berikutnya berjalan sesuai jadwal.

“Masyarakat juga kita imbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan,” ujar Alex.

Sementara itu, Ketua DPRD Ketapang H. Achmad Sholeh mengatakan pihaknya menerima berbagai aspirasi masyarakat terkait sulitnya memperoleh BBM dalam beberapa hari terakhir.

DPRD mendorong agar informasi mengenai distribusi BBM disampaikan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Selain itu, DPRD juga mengusulkan evaluasi terhadap kuota BBM bersubsidi untuk Kabupaten Ketapang.

Menurut Sholeh, meningkatnya aktivitas ekonomi dan pertumbuhan jumlah kendaraan perlu menjadi dasar penyesuaian kuota.

“Kita juga mendorong pembangunan SPBU baru di sejumlah wilayah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung penyusunan mekanisme penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tertib dan tepat sasaran, termasuk bagi petani dan nelayan,” ungkapnya.

Rapat koordinasi tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Ketapang, DPRD, PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, aparat penegak hukum, dan pengelola SPBU agar distribusi BBM kembali lancar serta pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.(lim)