FTZ Kepri Harus Berdampak bagi Warga, Rizki Faisal Dorong Pemerataan Ekonomi

JURNALIS.co.id– Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Rizki Faisal, mendorong penerapan Free Trade Zone (FTZ) secara bertahap di seluruh wilayah Kepulauan Riau (Kepri).

Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya ditujukan untuk menarik investasi, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pemerataan ekonomi.

“Kepri memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lain. Sebagai provinsi kepulauan yang berbatasan langsung dengan jalur perdagangan internasional, kebijakan yang diterapkan juga harus memberikan afirmasi sesuai kebutuhan daerah kepulauan,” kata Rizki yang juga tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan, Senin (13/7/2026).

Ia menjelaskan, penerapan FTZ secara bertahap akan memberi waktu bagi pemerintah menyiapkan infrastruktur, tata kelola, dan sistem pengawasan yang memadai sehingga manfaat kebijakan dapat dirasakan seluruh kabupaten dan kota di Kepulauan Riau.

Menurut Rizki, terdapat empat manfaat utama dari penerapan FTZ secara bertahap. Pertama, meningkatkan keterjangkauan harga kebutuhan pokok melalui distribusi barang yang lebih efisien.

Kedua, mendorong pemerataan investasi dan penciptaan lapangan kerja di seluruh wilayah Kepri.

Ketiga, mengoptimalkan potensi ekonomi maritim, mulai dari pengembangan anchorage area, layanan logistik, perbekalan kapal, galangan kapal, hingga berbagai jasa maritim yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Keempat, memperkuat posisi strategis Kepulauan Riau sebagai gerbang perdagangan Indonesia di jalur pelayaran internasional.

Rizki menilai pendekatan bertahap menjadi pilihan realistis karena kesiapan setiap daerah berbeda, baik dari sisi infrastruktur, pelayanan kepelabuhanan, maupun tata kelola.

“Yang kita dorong bukan sekadar memperluas status FTZ, tetapi menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tujuan akhirnya adalah harga kebutuhan pokok yang lebih terjangkau, lapangan kerja yang semakin luas, ekonomi maritim yang semakin kuat, serta pemerataan pembangunan di seluruh Kepulauan Riau,” tegasnya.

Rizki berharap pembahasan RUU Daerah Kepulauan menghasilkan regulasi yang lebih berpihak kepada daerah kepulauan melalui berbagai kebijakan afirmatif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat posisi strategis Kepulauan Riau sebagai beranda terdepan Indonesia.(rdh)