Pemkab Kubu Raya Prioritaskan Empat Raperda Strategis Lindungi Kepentingan Masyarakat

JURNALIS.co.id– Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengajukan empat rancangan peraturan daerah (raperda) prioritas kepada DPRD Kabupaten Kubu Raya.

Keempat raperda tersebut dinilai mendesak karena berkaitan langsung dengan perlindungan lingkungan, pelestarian budaya, tata kelola aset daerah, serta kesehatan masyarakat.

Empat raperda yang diajukan meliputi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemajuan Kebudayaan Daerah, Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Kawasan Tanpa Rokok.

Wakil Bupati Kubu Raya Sukiryanto mengatakan, keempat raperda tersebut menjadi prioritas pemerintah daerah karena memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

“Empat raperda yang kita sampaikan hari ini menjadi prioritas karena menyangkut perlindungan lingkungan hidup, pemajuan kebudayaan daerah, pengelolaan barang milik daerah, dan penataan kawasan tanpa rokok. Semua ini memiliki dampak langsung terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat,” kata Sukiryanto usai Rapat Paripurna Penyampaian Raperda di Ruang Sidang DPRD Kubu Raya, Senin (13/7/2026).

Menurutnya, raperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi langkah penting untuk melindungi kekayaan budaya khas Kubu Raya agar memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak mudah diklaim pihak lain.

“Budaya-budaya khas kita perlu kita lindungi. Dengan adanya perda, kita memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjaga identitas budaya daerah sekaligus mendorong proses pengakuan dan pelestariannya,” jelasnya.

Sukiryanto menambahkan, pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum, guna memperkuat pencatatan dan perlindungan terhadap kekayaan budaya daerah.

Terkait Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ia menegaskan regulasi tersebut akan memperkuat kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan pelestarian lingkungan.

“Kalau sudah menjadi perda, pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam menjalankan kebijakan perlindungan lingkungan, termasuk apabila diperlukan pemberian sanksi sesuai ketentuan. Ini tentu berbeda apabila hanya diatur melalui peraturan bupati,” terangnya.

Sementara itu, mengenai Raperda Kawasan Tanpa Rokok, Sukiryanto menegaskan pemerintah tidak melarang masyarakat merokok, melainkan mengatur kawasan tertentu agar hak seluruh masyarakat tetap terlindungi.

“Kita tidak melarang orang merokok. Yang kita lakukan adalah menata, menentukan mana kawasan yang diperbolehkan untuk merokok dan mana yang harus bebas dari asap rokok, sehingga hak seluruh masyarakat tetap terlindungi,” tuturnya.

Ia menjelaskan, dari sejumlah usulan regulasi yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), pemerintah memilih mendahulukan empat raperda tersebut karena memiliki tingkat urgensi paling tinggi.

“Kita memang memprioritaskan empat raperda ini untuk dibahas lebih dahulu. Setelah mendapatkan tanggapan dari DPRD, selanjutnya akan masuk ke tahapan pembahasan secara lebih mendalam bersama panitia khusus sesuai mekanisme yang berlaku. Raperda lainnya akan menyusul berdasarkan tingkat urgensinya,” pungkas Sukiryanto.

Keempat raperda tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Kubu Raya sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah, sebelum ditetapkan menjadi perda sebagai dasar pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah daerah.(sul)