JURNALIS.co.id –Bupati Malang M. Sanusi menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027, Rabu (15/7/2026).
Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Alayk Mubarrok itu turut dihadiri Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, serta tokoh masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Sanusi menjelaskan penyusunan Rancangan KUA-PPAS 2027 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2027 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2026.
“Dokumen ini menjadi landasan utama bagi kita semua sebelum menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun depan. Semua prioritas disusun demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Malang,” ujar Bupati.
Selain berpedoman pada RKPD, penyusunan KUA-PPAS juga diselaraskan dengan arah kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal nasional yang tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027.
![](https://jurnalis.co.id/wp-content/uploads/2026/08/PT-Well-Harvest-Winning-Alumina-Refinery.png")
“Sinkronisasi tersebut penting agar kebijakan fiskal daerah tetap selaras dengan arah pembangunan nasional, sekaligus mampu menjawab dinamika perekonomian global, tantangan fiskal nasional, dan kebutuhan pembangunan Kabupaten Malang,” jelas Bupati Sanusi.
Dalam rancangan anggaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur pedesaan, ketahanan pangan, serta pengembangan ekonomi lokal dan sektor pariwisata.
Selanjutnya, dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Malang sebelum menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2027. (Pro)
Discussion about this post