Edi Kamtono Minta Banggar DPR RI Kembalikan Dana Transfer Daerah

JURNALIS.co.id – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meminta Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengembalikan alokasi dana transfer ke daerah yang dipangkas sebesar Rp235 miliar.

Menurutnya, pengurangan tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal Pemerintah Kota Pontianak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kota Pontianak dikurangi senilai Rp235 miliar. Ini sangat mengganggu kemampuan fiskal dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat,” ujar Edi dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Kebijakan Penerimaan dan Pengalokasian Dana Transfer ke Daerah dalam APBN di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (15/7/2026).

Edi menjelaskan, tekanan terhadap fiskal daerah telah dirasakan sejak periode pertama kepemimpinannya akibat pandemi Covid-19.

Memasuki periode kedua, kondisi tersebut kembali diperberat dengan kebijakan efisiensi anggaran dan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.

Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, lanjutnya, Kota Pontianak memiliki beban pelayanan yang tinggi karena menjadi pusat perdagangan, jasa, pemerintahan, serta menghadapi pertumbuhan penduduk dan kebutuhan infrastruktur yang terus meningkat.

“Kami berharap dengan kehadiran Badan Anggaran ini bisa menyuarakan dan mengembalikan dana transfer daerah ke posisi awal,” katanya.

Selain dana transfer, Edi juga meminta pemerintah pusat ikut menanggung pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui APBN sehingga tidak seluruhnya membebani APBD.

“Kita berharap anggaran PPPK ini tidak semuanya dipotong dari APBD, tetapi dari APBN,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti sejumlah regulasi yang dinilai membatasi ruang fiskal daerah, seperti pembatasan belanja pegawai, penurunan tarif maksimal pajak parkir, hingga pembebasan retribusi rumah kos yang berdampak terhadap pendapatan asli daerah.

“Kami berharap ada solusi, termasuk skema penggajian, penyaluran TKD, serta evaluasi regulasi-regulasi yang sangat merugikan daerah,” jelasnya.

Edi turut mengungkapkan Kota Pontianak tidak memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur, padahal kebutuhan pembangunan jalan, pendidikan, dan kesehatan masih cukup besar.

Menurutnya, tingginya aktivitas pelabuhan dan angkutan kontainer turut mempercepat kerusakan jalan di Kota Pontianak.

“Pelabuhan dan kontainer semakin besar dan semakin berat. Ini sangat mempercepat kerusakan jalan-jalan di Kota Pontianak,” katanya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan kunjungan kerja Banggar ke Kalimantan Barat bertujuan menyerap berbagai persoalan daerah sebagai bahan penyusunan APBN 2027.

“Kunjungan hari ini kita ingin menyerap kondisi daerah, persoalan-persoalan di daerah. Masukan ini tentu untuk memperkaya dalam rangka kita menyusun APBN 2027,” ujarnya.

Menurut Syarif, berbagai masukan dari pemerintah daerah, termasuk persoalan Transfer ke Daerah (TKD), beban belanja pegawai, Dana Bagi Hasil (DBH), serta kebutuhan pembangunan infrastruktur akan menjadi bahan pembahasan Banggar DPR RI.

“Tadi kita dengar bagaimana kesulitan daerah berkaitan dengan penggajian pegawai yang masih menjadi beban daerah. Bahkan ada yang di atas 50 persen dari APBD-nya untuk penggajian pegawai,” katanya.

Ia menegaskan seluruh usulan daerah akan dipertimbangkan dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara dan kebijakan efisiensi anggaran.

“Tentu semua itu akan kita lihat terhadap kemampuan fiskal yang kita miliki, dan tetap berpatok kepada efisiensi kebijakan anggaran,” jelasnya.

Syarif berharap dialog antara pemerintah daerah dan Banggar DPR RI dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih berpihak pada kebutuhan pembangunan di daerah.

“Masukan dari daerah ini penting agar kebijakan anggaran pusat semakin tepat menjawab kebutuhan pembangunan di daerah,” pungkasnya. (rdh)