Pontianak Perketat Penggunaan LPG 3 Kg, Usaha Laundry Tak Lagi Berhak

JURNALIS.co.id – Pemerintah Kota Pontianak melarang usaha laundry menggunakan LPG tabung 3 kilogram (kg) bersubsidi.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor 25 Tahun 2026 sebagai upaya memastikan subsidi energi tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi yang dibiayai melalui APBN sehingga penggunaannya hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima. Pelaku usaha yang tidak berhak diminta beralih menggunakan LPG nonsubsidi.

“Pemerintah Kota Pontianak sangat menginginkan pendistribusian LPG 3 kilogram ini benar-benar diberikan kepada yang berhak,” ujarnya saat membuka sosialisasi surat edaran tersebut di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (16/7/2026).

Selain usaha laundry, larangan penggunaan LPG 3 kg bersubsidi juga berlaku bagi restoran, hotel, usaha batik, peternakan, pertanian, usaha tani tembakau, dan jasa las. Ketentuan itu juga menyasar ASN, penyelenggara negara, pengusaha, masyarakat golongan menengah, serta pelaku usaha dengan kekayaan bersih di atas Rp50 juta (di luar tanah dan bangunan) atau omzet lebih dari Rp300 juta per tahun.

Bahasan menegaskan kebijakan tersebut bukan untuk mempersulit pelaku usaha, melainkan menjamin ketersediaan LPG bersubsidi bagi masyarakat miskin dan kelompok yang berhak.

“Surat edaran ini semata-mata ikhtiar pemerintah agar masyarakat mendapatkan keadilan, tidak terjadi antrean panjang, dan masyarakat yang berhak tidak kesulitan mendapatkan suplai LPG 3 kilogram,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan aparatur sipil negara agar tidak menggunakan LPG 3 kg bersubsidi.

“Lebih-lebih saya tidak menginginkan ada aparatur sipil negara atau pegawai yang menggunakan gas LPG 3 kilogram,” tegasnya.

Bahasan meminta seluruh pangkalan LPG di Kota Pontianak mendistribusikan LPG bersubsidi sesuai ketentuan.

Menurutnya, dengan lebih dari 400 pangkalan yang beroperasi, pengawasan distribusi menjadi kunci agar subsidi tidak salah sasaran.

“Para pangkalan harus benar-benar mendistribusikan sesuai aturan yang berlaku. Dengan begitu, pangkalan ikut membantu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan yang paling penting membantu masyarakat kurang mampu,” katanya.

Ia menambahkan, agen dan pangkalan wajib menggunakan sistem pendataan berbasis web maupun aplikasi yang telah disediakan badan usaha penugasan distribusi LPG bersubsidi. Camat dan lurah juga diminta aktif melakukan pengawasan di wilayah masing-masing.

Masyarakat turut diajak mengawasi penyaluran LPG 3 kg bersubsidi. Dugaan pelanggaran dapat dilaporkan melalui lapor.go.id, Call Center Pertamina 135, atau Call Center Ditjen Migas 136 dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor.

Bahasan menegaskan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

“Ini kita lakukan untuk menegakkan aturan dan membela masyarakat menengah ke bawah yang memang berhak mendapatkan LPG 3 kilogram bersubsidi,” pungkasnya. (Rdh)