JURNALIS.co.id – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan sebanyak 72 persen pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Pontianak merupakan perempuan.
Menurutnya, tingginya keterlibatan perempuan menjadi salah satu penopang utama pergerakan ekonomi daerah.
“Pelaku UMKM di Kota Pontianak itu 72 persen lebih adalah perempuan. Ini menunjukkan peran perempuan dalam perekonomian Kota Pontianak sangat signifikan,” ujar Edi saat membuka Rapat Kerja Cabang (Rakercab) II IWAPI Kota Pontianak yang dirangkaikan dengan talkshow dan gelar produk UMKM di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Jumat (17/7/2026).
Edi mengatakan, perempuan memiliki peran besar dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pasar tradisional, sentra kuliner, hingga usaha rumahan.
Menurutnya, karakter teliti, disiplin, dan konsisten menjadi modal penting yang membuat banyak pelaku UMKM perempuan mampu bertahan dan berkembang.
Ia mencontohkan keberhasilan program pembiayaan Permodalan Nasional Madani (PNM) saat pandemi Covid-19.
Dari lebih dari 19 ribu perempuan di Pontianak yang menerima pinjaman usaha, tingkat pengembaliannya mencapai lebih dari 95 persen.
“Waktu Covid-19, ada sekitar 19 ribu lebih ibu-ibu di Pontianak yang mendapat pinjaman mulai dari Rp2 juta sampai Rp10 juta, dan 95 persen lebih kembali. Artinya ibu-ibu ini dalam berbisnis benar-benar fokus,” katanya.
![](https://jurnalis.co.id/wp-content/uploads/2026/08/PT-Well-Harvest-Winning-Alumina-Refinery.png")
Karena itu, Edi mendorong Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) mengambil peran lebih besar dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM perempuan, termasuk membuka akses permodalan, memperluas jejaring usaha, dan memperkuat daya saing anggotanya.
Menurutnya, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami akses pembiayaan resmi sehingga memilih pinjaman informal dengan bunga tinggi.
“Kadang-kadang pelaku usaha tidak tahu harus meminjam ke mana. Ada yang ditawari pinjaman, tetapi bunganya luar biasa. Padahal fasilitas KUR ada di perbankan, bahkan ada BUMN yang memberikan permodalan tanpa bunga,” jelasnya.
Edi menilai organisasi memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pelaku usaha dengan lembaga keuangan, pemerintah, maupun dunia usaha.
“Kekuatan organisasi itu ada di situ. Organisasi bisa menembus batas, membuka komunikasi, audiensi, meminta saran, lalu ditindaklanjuti dengan kerja sama,” ujarnya.
Selain memperkuat jaringan, Edi juga menekankan pentingnya pendataan anggota secara lengkap sebagai dasar pengembangan usaha dan memudahkan akses pembiayaan.
“Harus berbasis data. Misalnya usaha kuliner, siapa pelakunya, di mana alamatnya, jenis usahanya apa. Data seperti ini bisa meyakinkan perbankan dan lembaga pembiayaan,” katanya. (Rdh)
Discussion about this post