AJK Kecam Penyerangan Rumah Wartawan, Tegaskan Sengketa Pemberitaan Harus Lewat UU Pers

JURNALIS.co.id– Dugaan penyerangan terhadap rumah wartawan Ketapang, Adang Hamdan, memantik keprihatinan kalangan insan pers.

Aliansi Jurnalis Ketapang (AJK) menegaskan, keberatan terhadap sebuah pemberitaan tidak boleh dibalas dengan intimidasi atau aksi kekerasan, melainkan harus diselesaikan melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Pers.

Insiden yang terjadi pada Selasa (5/8) itu diduga berkaitan dengan pemberitaan mengenai menu makanan yang dinilai tidak layak konsumsi dalam program SPPG di Kecamatan Delta Pawan. Pemberitaan tersebut berujung pada penghentian sementara operasional dapur program.

Ketua AJK Theo Bernadhi menilai, publik perlu membedakan antara sengketa terhadap produk jurnalistik dengan dugaan tindak pidana penyerangan yang kini mencuat.

Menurutnya, jika ada pihak yang merasa dirugikan akibat sebuah pemberitaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah menyediakan jalur penyelesaian yang jelas melalui hak jawab, hak koreksi maupun mekanisme hukum yang berlaku.

“Jika permasalahan ini muncul dampak dari kritik yang disampaikan melalui karya jurnalistik, dan ada yang merasa dirugikan, ada mekanismenya. Gunakan hak jawab, hak koreksi atau menempuh jalur hukum bila terdapat dugaan pelanggaran. Semua diatur dalam UU Pers,” tegas Theo, Rabu (6/8/2026).

Theo mengingatkan, wartawan bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik dan memiliki perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya.

Karena itu, sengketa atas sebuah karya jurnalistik tidak seharusnya diselesaikan dengan tekanan ataupun tindakan di luar koridor hukum.

“Kita harus paham, semua profesi memiliki etik masing-masing. Penyelesaiannya juga sudah diatur agar tidak saling berbenturan,” ujarnya.

Ia menduga, persoalan yang berkembang bukan lagi semata soal pemberitaan, melainkan dampak lanjutan setelah operasional dapur program dihentikan sementara.

Namun, kondisi tersebut, kata dia, tetap tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan intimidasi, apalagi menyerang kediaman pribadi seorang wartawan.

“Apapun alasannya, tindakan penyerangan tidak dapat dibenarkan. Apalagi sampai melibatkan keluarga, istri dan anak yang bersangkutan. Itu tindakan yang sangat kami sesalkan,” katanya.

AJK juga mengapresiasi respons cepat aparat kepolisian yang segera mengamankan situasi saat kejadian berlangsung.

Meski demikian, organisasi tersebut meminta kasus ini diusut hingga tuntas agar memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah terulangnya intimidasi terhadap jurnalis.

Theo mengajak seluruh pihak menghormati kemerdekaan pers sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Kritik terhadap karya jurnalistik, menurutnya, merupakan hak setiap warga negara, namun harus disampaikan melalui mekanisme yang sah dan beradab.

“Ke depan kami mengajak seluruh pihak menghormati kemerdekaan pers. Protes terhadap karya jurnalistik adalah hak setiap warga negara, tetapi harus dilakukan sesuai aturan hukum. Dan bagi insan pers, mari terus menjunjung tinggi kode etik jurnalistik,” pungkasnya.[lim]