Edi Kamtono: Pemerintahan Berintegritas Jadi Kunci Tingkatkan Kualitas Pelayanan Warga

JURNALIS.co.id –Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan integritas aparatur menjadi kunci meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, budaya antikorupsi harus terus diperkuat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Korupsi menimbulkan ketidakadilan dalam pelayanan publik dan distribusi sumber daya, sehingga hak masyarakat tidak terpenuhi secara merata,” ujar Edi dalam Sosialisasi Antikorupsi Pemerintah Kota Pontianak di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (6/8/2026).

Menurut Edi, korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian negara, tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, pembangunan, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Dari sisi sosial dan politik, praktik korupsi juga berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Kepercayaan masyarakat adalah modal penting pemerintahan. Karena itu, setiap aparatur harus menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan pelayanan,” katanya.

Edi menyebut korupsi dapat dipicu faktor internal seperti sifat tamak, lemahnya moral dan integritas, serta gaya hidup konsumtif. Faktor eksternal juga dapat muncul akibat lemahnya pengawasan, budaya permisif, dan buruknya tata kelola.

Karena itu, pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui pendidikan karakter dengan menanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan integritas di keluarga, sekolah, lingkungan kerja, maupun masyarakat.

Selain pencegahan, Edi menilai penegakan hukum dan pemberian sanksi tegas terhadap pelaku korupsi diperlukan sebagai langkah kuratif sekaligus memberikan efek jera.

Ia juga mengajak masyarakat aktif mengawasi penyelenggaraan pemerintahan melalui pengawasan partisipatif.

“Masyarakat memiliki peran penting melalui pengawasan partisipatif dan penerapan budaya integritas dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Upaya tersebut turut tercermin dari capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi. Nilai SPI Kota Pontianak meningkat dari 77,72 pada 2024 menjadi 77,92 pada 2025.

Capaian itu menempatkan Pontianak sebagai daerah dengan tingkat integritas tertinggi di Pulau Kalimantan dan berada di atas rata-rata nasional sebesar 71.

Edi menilai capaian tersebut menjadi indikator positif bagi tata kelola pemerintahan, namun tetap membutuhkan konsistensi dan pengawasan.

“Capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani,” tutupnya.[rdh]