Tekan Kemiskinan, Pemkot Pontianak Siapkan Tiga Strategi Utama?

JURNALIS.co.id –Pemerintah Kota Pontianak menyiapkan tiga strategi utama untuk menekan angka kemiskinan, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan warga, serta menyusutkan kantong-kantong kemiskinan di kawasan perkotaan.

Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan, ketiga strategi tersebut harus dijalankan secara terpadu oleh seluruh perangkat daerah.

Penanggulangan kemiskinan, menurutnya, bukan hanya menjadi tugas Dinas Sosial atau Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

“Penanggulangan kemiskinan bukan hanya tugas Dinas Sosial ataupun TKPKD semata, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi TKPKD Kota Pontianak di Aula Rohana Muthalib, Bapperida Pontianak, Kamis (6/8/2026).

Strategi pertama difokuskan pada pengurangan beban pengeluaran melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pemenuhan kebutuhan pokok, stabilitas harga pangan, serta penguatan perlindungan sosial.

Strategi kedua diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pelatihan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, investasi daerah, dan pengembangan ekonomi lokal.

Bahasan meminta pelatihan kerja disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha agar membuka peluang kerja maupun usaha.

“Peningkatan pendapatan menjadi sangat penting karena tujuan akhir penanggulangan kemiskinan bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi menciptakan masyarakat yang mandiri dan produktif,” katanya.

“Pelatihan tenaga kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha. Program pemberdayaan UMKM juga harus diarahkan agar mampu naik kelas,” ujarnya.

Strategi ketiga menyasar penyusutan kantong kemiskinan melalui peningkatan kualitas perumahan dan permukiman, perbaikan rumah tidak layak huni, pelayanan dasar kawasan, serta penataan lingkungan.

Bahasan meminta camat dan lurah memperkuat pendataan rumah tidak layak huni dan sanitasi warga agar bantuan diberikan berdasarkan kondisi riil dan kebutuhan mendesak.

“Saya lihat masih banyak rumah yang semestinya mendapat bantuan rumah tidak layak huni. Tolong lurah, yang punya wilayah dan tahu detail kondisi rumah tidak layak huni termasuk WC yang tidak layak, benar-benar didata,” tegasnya.

Untuk memastikan program tepat sasaran, seluruh perangkat daerah diminta menggunakan data yang sama agar tidak terjadi tumpang tindih penerima manfaat maupun program.

Pemkot juga mendorong penguatan kolaborasi dengan dunia usaha melalui CSR serta meningkatkan peran Forum CSR dan Baznas.

Bahasan menegaskan monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Setiap kebijakan yang kita rumuskan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Ini ikhtiar bersama untuk mewujudkan Kota Pontianak yang semakin maju, sejahtera, berwawasan lingkungan, dan humanis,” pungkasnya.[RDH]