Kategori Istimewa, Indeks Reformasi Hukum Pontianak Raih Nilai 98,2

JURNALIS.co.id– Tata kelola regulasi Pemerintah Kota Pontianak mendapat penilaian tinggi dalam Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026.

Pemkot Pontianak meraih nilai 98,2 dari 100 dengan kategori AA atau Istimewa dalam penilaian yang dilaksanakan Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Capaian tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan regulasi di Kota Pontianak semakin tertib, akuntabel, dan berkualitas.

Namun, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan reformasi hukum tidak berhenti pada pencapaian angka, melainkan harus memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik.

“Regulasi yang tertib dan berkualitas akan berdampak pada pelayanan yang lebih baik. Masyarakat membutuhkan aturan yang jelas, mudah dipahami, dan tidak menyulitkan,” ujarnya.

Berdasarkan surat Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum RI, penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 dilakukan untuk mengukur pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan berkualitas.

Dari total nilai 100, Pontianak memperoleh 98,2 atau kategori AA. Nilai maksimal diraih pada sejumlah variabel, di antaranya koordinasi dengan Kementerian Hukum dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan, kualitas re-regulasi atau deregulasi berdasarkan hasil reviu, serta penataan database peraturan perundang-undangan.

Edi mengatakan harmonisasi regulasi menjadi bagian penting untuk memastikan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Dengan regulasi yang selaras, kebijakan pemerintah daerah diharapkan lebih mudah diterapkan dan tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.

“Setiap kebijakan publik harus memiliki dasar hukum yang baik. Kalau regulasinya tertata, pelaksanaannya lebih mudah dikawal dan manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat,” katanya.

Menurut Edi, evaluasi terhadap regulasi juga perlu dilakukan secara berkala. Aturan yang sudah tidak relevan, menghambat pelayanan, atau memperpanjang proses birokrasi harus ditinjau dan diperbaiki.

Penataan database peraturan perundang-undangan juga dinilai penting untuk memperkuat keterbukaan informasi hukum.

Akses terhadap regulasi yang lebih tertata akan memudahkan masyarakat, pelaku usaha, akademisi, maupun aparatur mengetahui aturan yang berlaku.

“Informasi hukum harus mudah diakses. Masyarakat berhak mengetahui aturan yang berlaku, baik terkait pelayanan, perizinan, pajak dan retribusi, lingkungan, maupun pembangunan,” ujarnya.

Edi mengapresiasi perangkat daerah dan pihak terkait yang terlibat dalam penyusunan serta evaluasi produk hukum daerah.

Ia menilai capaian tersebut harus menjadi pemicu untuk menjaga kualitas regulasi sekaligus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.

“Nilai istimewa ini harus kita pertahankan. Yang lebih penting, reformasi hukum harus terasa dalam pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, transparan, dan adil,” pungkasnya.

Dengan capaian Indeks Reformasi Hukum 98,2 kategori AA, Pemkot Pontianak kini dituntut tidak hanya mempertahankan kualitas regulasi, tetapi memastikan setiap aturan benar-benar bermuara pada kepastian hukum dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. (Rdh)