Pontianak Dinilai Siap Jadi Model Pengelolaan Sampah Nasional

JURNALIS.co.id – Kota Pontianak dinilai memiliki kesiapan lebih matang untuk menjadi daerah percontohan pengelolaan sampah berkelanjutan melalui program Local Service Delivery Program (LSDP).

Salah satu indikatornya, volume sampah yang masuk ke sistem pengelolaan Pontianak telah mencapai sekitar 300 hingga 450 ton per hari, jauh di atas syarat minimal program.

Dorongan tersebut disampaikan Kementerian Dalam Negeri saat melakukan kunjungan lapangan Program LSDP di Aula Muis Amin Bapperida Kota Pontianak, Senin (31/8/2026).

Kepala Subdirektorat Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemda IV, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Amaryadi mengatakan, keberhasilan program tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur. Penguatan kelembagaan, partisipasi masyarakat, dukungan dunia usaha hingga tata kelola menjadi faktor penting.

“Pemerintah Kota Pontianak diharapkan dapat menjadi daerah percontohan dengan tata kelola persampahan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Menurut Amaryadi, Pontianak memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan input sampah. Jika sejumlah daerah penerima program masih harus mengejar target input minimal 100 hingga 150 ton sampah per hari, Pontianak telah berada jauh di atas angka tersebut.

“Untuk Kota Pontianak sudah aman, karena input sampahnya sudah sekitar 300 sampai 450 ton per hari,” katanya.

Namun, status siap tersebut bukan berarti tanpa pekerjaan rumah. Kemendagri masih meminta Pontianak menyelesaikan sejumlah catatan verifikasi teknis, mulai dari kesiapan lahan, kelembagaan, aspek sosial dan lingkungan hingga aksesibilitas.

Program LSDP sendiri dijalankan di 30 daerah secara nasional. Di Pontianak, program tersebut diarahkan untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

Bukan Sekadar Bangun TPST

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, program LSDP harus menjadi momentum mengubah pola pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.

Menurutnya, pembangunan TPST tidak akan menyelesaikan persoalan sampah jika tidak dibarengi perubahan perilaku masyarakat dan penguatan sistem pengelolaan.

“Kota Pontianak diharapkan bisa menjadi salah satu model yang menjadi contoh untuk daerah lain, baik dari sisi manajemen, pelaksanaan, maupun operasionalnya,” kata Edi.

Ia mengakui pembangunan TPST di kawasan Batu Layang memiliki tantangan tersendiri. Kondisi lahan gambut yang cukup dalam, akses material, hingga bersamaan dengan pembangunan SPALD-T menjadi sejumlah hal yang harus diperhitungkan.

Di sisi lain, Pontianak menghasilkan sekitar 400 hingga 450 ton sampah setiap hari. Sekitar 76 persen di antaranya merupakan sampah organik.

Karena itu, Pemkot Pontianak tidak ingin seluruh sampah berakhir di TPA. Bank sampah dan pengolahan sampah berbasis lingkungan, kelurahan maupun komunitas akan diperkuat agar sampah dapat dikurangi sejak dari sumbernya.

“Harapannya, sampah organik maupun anorganik bisa dimanfaatkan. Nanti yang tersisa tinggal residu yang memang harus dibuang ke tempat akhir,” jelas Edi.

Pemkot juga telah menggandeng PT Petrokimia Gresik sebagai offtaker sampah organik dan membuka peluang kerja sama lain untuk pemanfaatan sampah anorganik.

Ubah Kebiasaan dari Rumah

Edi menegaskan, tantangan terbesar bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga mengubah kebiasaan masyarakat.

Ia mendorong pemilahan sampah dimulai dari rumah tangga sebelum diteruskan ke TPS, bank sampah hingga depo pengangkutan.

“Kita terus menyadarkan masyarakat untuk berubah dari mindset pengelolaan model lama menjadi model baru, yaitu membuang sampah terpilah pada tempatnya sesuai dengan jamnya,” ujarnya.

Dengan sistem tersebut, sampah yang masuk ke TPA diharapkan semakin berkurang dan hanya menyisakan residu.

Edi berharap program LSDP tidak berhenti pada pembangunan fisik. Infrastruktur tersebut harus diikuti sistem pengelolaan, kelembagaan, perubahan perilaku, serta pemanfaatan sampah agar mampu menjadi solusi jangka panjang.

“TPST ini tidak hanya membangun fisik, tetapi juga membangun mental dan sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, termasuk aspek kelembagaan,” pungkasnya. (bor)