Karhutla Pontianak Dibedah Perwira Seskoal, Bukan Lagi Sekadar Urusan Pemadaman

JURNALIS.co.id– Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tak lagi dipandang sebatas persoalan lingkungan dan pemadaman titik api.

Dampaknya bisa merembet ke kesehatan, transportasi, logistik, layanan publik hingga kesiapan sumber daya daerah dalam menghadapi ancaman nonmiliter.

Persoalan itu menjadi salah satu fokus pembelajaran 112 Perwira Siswa Pendidikan Reguler (Dikreg) Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Angkatan ke-66 saat melaksanakan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) di Kota Pontianak, Selasa (1/9/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono memaparkan strategi ketahanan perkotaan dan mobilisasi sumber daya daerah dalam menghadapi berbagai ancaman nonmiliter.

Menurut Edi, posisi Pontianak sebagai ibu kota provinsi sekaligus pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, layanan dan simpul transportasi membuat ketahanan kota tidak bisa hanya diukur dari kemampuan menghadapi bencana.

“Ketahanan kota bukan hanya soal kesiapan menghadapi bencana, tetapi bagaimana seluruh layanan dasar tetap berjalan, masyarakat terlindungi, dan pemerintah mampu merespons cepat setiap potensi gangguan,” ujarnya.

Edi menyebut ancaman yang dihadapi perkotaan semakin kompleks. Selain karhutla dan kabut asap, terdapat ancaman banjir, rob, gangguan objek vital, keamanan siber, disinformasi, rantai pasok logistik hingga gangguan terhadap layanan dasar seperti air bersih, kesehatan, pendidikan, listrik dan komunikasi.

Karhutla menjadi salah satu contoh ancaman yang memiliki efek berantai. Kabut asap yang ditimbulkan tidak hanya mengancam kesehatan, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sekolah, transportasi, perekonomian serta pelayanan publik.

“Karhutla dan kabut asap ini dampaknya multisektor. Karena itu, responsnya juga harus lintas sektor, tidak bisa hanya mengandalkan satu perangkat daerah,” jelasnya.

Pemkot Pontianak sendiri menerapkan penanganan karhutla melalui tahapan pencegahan, kesiapsiagaan, respons cepat hingga pemulihan. Upayanya mencakup patroli di wilayah rawan, pemasangan spanduk larangan membakar lahan, edukasi masyarakat, pemadaman titik api, penyediaan layanan kesehatan hingga evaluasi pascakejadian.

“Prinsipnya siap, responsif, dan pulih. Ketika ada ancaman, sistem kita harus sudah tahu siapa berbuat apa, sumber daya apa yang digerakkan, dan bagaimana masyarakat dilindungi,” ujarnya.

Sementara itu, Perwira Pendamping Dikreg Seskoal 2026, Kolonel Laut Mardiyanto mengatakan KKDN di Pontianak menjadi bagian dari pembelajaran strategis bagi para perwira siswa untuk melihat langsung hubungan antara penanganan karhutla, ketahanan wilayah, mobilisasi sumber daya nasional dan pertahanan negara.

Sebanyak 112 perwira siswa mengikuti kegiatan tersebut. Mereka terdiri dari 100 perwira menengah TNI Angkatan Laut, empat perwira menengah TNI Angkatan Darat, empat perwira menengah TNI Angkatan Udara dan empat perwira dari Polri.

“Tahun ini, peserta terdiri dari unsur darat, laut, udara, dan Polri,” katanya.

Mardiyanto menegaskan karhutla memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada sekadar persoalan lingkungan. Gangguan akibat karhutla dapat memengaruhi kesehatan masyarakat, transportasi, logistik, infrastruktur hingga kesiapan sumber daya yang berkaitan dengan pertahanan negara.

“Karhutla harus dilihat sebagai persoalan strategis. Tidak berhenti hanya pada pemadaman, tetapi juga pencegahan, deteksi dini, respons, pemulihan, perlindungan infrastruktur kritis, dan kesinambungan hubungan pertahanan,” katanya.

Melalui KKDN tersebut, para perwira siswa diharapkan mampu merumuskan kajian dan rekomendasi untuk memperkuat ketahanan wilayah. Sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dinilai menjadi kunci menghadapi ancaman nonmiliter yang semakin kompleks. (bor)