Gubernur Norsan Pimpin Rapat Forkopimda, Penanganan Karhutla dan Ketahanan Pangan jadi Perhatian

JURNALIS.co.id – Gubernur Kalbar, Ria Norsan, memimpin Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (08/09/2026).

Rapat tersebut membahas sejumlah isu strategis yang berkembang di masyarakat, di antaranya penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), ketahanan dan ketersediaan pangan, kondisi lingkungan dan kualitas udara, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, hingga ketersediaan air bersih.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Norsan, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk terus memperkuat langkah antisipasi dan penanganan Karhutla, sekaligus memitigasi dampaknya terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan masyarakat.

“Hari ini kita rapat dengan Forkopimda, meng-update masalah-masalah terkini yang beredar di masyarakat kita. Diantaranya, adalah masalah kebakaran hutan dan lahan dan ini kita bahas juga masalah ketahanan pangan,” ungkap Gubernur.

Menurutnya, Karhutla berpotensi memberikan dampak terhadap sektor pertanian, termasuk kemungkinan terjadinya gagal panen. Karena itu, langkah mitigasi perlu dilakukan sejak dini agar potensi dampak terhadap produksi pangan dapat ditekan.

“Dari kebakaran hutan berpotensi mengakibatkan terjadi gagal panen. Sehingga dengan rapat ini kita membahas upaya mengantisipasi terjadinya gagal panen. Mitigasi dari awal sudah kita antisipasi, bagaimana tindakan pencegahannya,” jelasnya.

Selain Karhutla dan ketahanan pangan, rapat juga membahas kondisi sejumlah sungai yang mulai mengalami penurunan debit air. Kondisi tersebut dinilai perlu diantisipasi karena dapat berpengaruh terhadap distribusi logistik dan kebutuhan masyarakat.

Gubernur juga menyoroti kenaikan harga BBM di wilayah perbatasan serta persoalan ketersediaan air bersih di sejumlah daerah.

“Sudah banyak daerah dan pemukiman masyarakat yang terkendala air bersih. Air PDAM sudah mulai asin. Kita minta masyarakat, ormas seperti Bala Komando, kemudian mahasiswa GMNI sudah mulai operasional membagikan air bersih. Pemerintah juga akan mendukung mereka untuk bergerak memberikan masyarakat air bersih,” terang Norsan.

Terkait perkembangan Karhutla, Gubernur menyampaikan bahwa sejumlah titik api masih ditemukan di beberapa wilayah, terutama di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kubu Raya. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan terus melakukan upaya pemadaman dan penanganan di lapangan.

“Sekarang yang masih ada api itu di Ketapang, kemudian juga di Kubu Raya masih ada,” katanya.

Gubernur Norsan menegaskan penanganan Karhutla membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berkoordinasi dengan TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat dalam upaya pemadaman, pencegahan, dan distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak.

Dari sisi pembiayaan, Gubernur menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan pergeseran anggaran dari Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan bencana.

“Walaupun belum ketok palu Perubahan, insyaallah dalam waktu dekat ketok palu, namun kita sudah bisa menggunakan dana ini. Kita prioritaskan untuk penanggulangan bencana,” tegasnya.

Sementara itu, rapat juga membahas adanya laporan masyarakat terkait aktivitas yang dinilai berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Dalam hal ini, Gubernur menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan langkah sesuai ketentuan, dengan mengedepankan pendekatan pembinaan, edukasi, serta penertiban apabila ditemukan pelanggaran.

“Kita akan terus melakukan penertiban sesuai ketentuan, kemudian kita berikan edukasi dan pembinaan kepada mereka,” ujarnya.

Gubernur menegaskan bahwa langkah pemerintah tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengedepankan pencegahan, pembinaan, serta menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Melalui rapat Forkopimda ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama unsur pimpinan daerah memperkuat sinergi dalam merespons berbagai persoalan strategis, sehingga penanganannya dapat dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat Kalimantan Barat. (*/r)