Raker Bersama Bupati/Wali Kota se-Kalbar, Gubernur Norsan Tekankan Aksi Konkret

JURNALIS.co.id – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, melaksanakan Rapat Kerja bersama Bupati/Wali Kota se-Kalbar di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (08/09/2026).

Rapat kerja tersebut dalam rangka Penguatan Peran Strategis Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Mengawal Program Prioritas Presiden guna Mewujudkan Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.

Gubernur Norsan menegaskan raker tidak boleh berhenti pada kesimpulan dan dokumentasi, tetapi harus menghasilkan rencana aksi yang konkret dan terukur di masing-masing daerah.

“Saya tidak ingin rapat kerja ini hanya berakhir pada kesimpulan dan dokumentasi. Setelah rapat ini, setiap daerah wajib memiliki rencana aksi yang konkret. Harus jelas: apa yang dikerjakan, siapa penanggung jawabnya, di mana lokasinya, berapa targetnya, dan apa dampaknya bagi masyarakat. Mari kita ubah cara kerja kita dari sektoral menjadi lintas sektor, dari berbasis program menjadi berbasis penyelesaian masalah, demi mewujudkan Kalimantan Barat yang sejahtera lebih cepat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Norsan menyampaikan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, salah satunya kondisi kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Berdasarkan data per 2 September 2026, Kalimantan Barat menghadapi kondisi kualitas udara yang mengkhawatirkan. Tiga wilayah masuk dalam zona hitam atau kategori berbahaya, yakni Kabupaten Kubu Raya dengan angka PM2.5 mencapai 746, Kabupaten Mempawah sebesar 444, dan Kota Pontianak sebesar 417.

“Tercatat ada 1.053 kasus ISPA per 1 September 2026, dengan kasus tertinggi di Kota Pontianak sebanyak 158 kasus, disusul Kabupaten Landak 153 kasus, dan Bengkayang 123 kasus. Saya mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker dan menjaga pola hidup sehat,” terangnya.

Menurutnya, kondisi kualitas udara tersebut tidak terlepas dari tingginya sebaran titik panas di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Berdasarkan pantauan satelit, terdapat 7.569 titik panas, dengan konsentrasi tertinggi berada di Kabupaten Ketapang sebanyak 4.086 titik, disusul Kabupaten Kubu Raya 954 titik dan Kabupaten Kayong Utara 619 titik.

“Akar dari masalah udara ini terlihat jelas pada sebaran titik panas. Mitigasi lintas sektor mutlak harus kita tingkatkan,” tegasnya.

Selanjutnya, Gubernur Norsan meminta agar sejumlah program prioritas Presiden dipandang sebagai satu ekosistem kesejahteraan yang saling terhubung dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam hal perizinan berusaha, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tercatat sebesar 5,87 persen pada Triwulan II 2026. Pada tahun 2026 telah diterbitkan sebanyak 410 izin. Namun, Gubernur menekankan agar investasi yang masuk benar-benar mampu menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Pelayanan perizinan harus cepat dan transparan,” pintanya.

Terkait pengendalian inflasi, inflasi Kalimantan Barat pada Juli 2026 tercatat sebesar 3,18 persen. Meski demikian, pemerintah daerah diminta tetap mewaspadai Kabupaten Ketapang yang mencapai 3,73 persen serta dampak musim kemarau terhadap produksi pangan.

“Bangun konektivitas antarwilayah agar daerah surplus bisa memasok daerah yang kurang,” harapnya.

Sementara terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Gubernur menyampaikan bahwa dari 497 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terdapat 71 titik yang berstatus warning/suspended sehingga distribusinya tertunda.

“Saya tegaskan, bahan makanan harus bersumber dari petani, nelayan, dan UMKM lokal agar program ini sekaligus menggerakkan ekonomi daerah,” tegasnya.

Untuk pembangunan tiga juta rumah, Gubernur menyebutkan backlog perumahan di Kalimantan Barat mencapai 667.266 unit. Pendataan dan perbaikan perlu difokuskan pada wilayah dengan backlog tertinggi, yakni Kabupaten Sintang sebanyak 81.479 unit, Kabupaten Ketapang 75.355 unit, dan Kabupaten Kubu Raya 65.452 unit.

“Pastikan rumah yang dibangun layak dan lingkungannya sehat,” pesannya.

Kemudian, terkait Koperasi Merah Putih, berdasarkan data Mei 2026 terdapat 431 unit atau sekitar 61 persen koperasi yang capaian kinerjanya masih di bawah 50 persen.

Gubernur mengimbau agar koperasi tidak hanya hidup secara administratif, tetapi benar-benar dikembangkan sesuai potensi wilayah masing-masing sehingga dapat menjadi simpul ekonomi desa.

Selanjutnya, dalam hal ketahanan pangan, sebanyak 151 kecamatan atau 86,78 persen telah berstatus tahan pangan. Namun, masih terdapat 23 kecamatan atau 13,22 persen yang berada dalam kondisi rentan pangan.

Sementara dalam penanganan Tuberkulosis (TBC), tercatat sebanyak 6.350 kasus terkonfirmasi. Dari jumlah tersebut, 65 persen merupakan laki-laki, sementara 35 persen menyerang kelompok usia produktif 40–59 tahun.

“Meski tingkat keberhasilan pengobatan kita mencapai 93 persen pada 2025, penanganan ini tidak bisa hanya dibebankan pada Dinas Kesehatan. Perbaikan sanitasi dan perumahan harus ikut andil,” tutupnya. (*/r)