Edi Kamtono Dorong Digitalisasi, Transaksi Tunai Dinilai Buka Celah Korupsi

JURNALIS.co.id –Pemerintah Kota Pontianak mendorong digitalisasi pelayanan publik sebagai salah satu cara mempersempit celah korupsi dan pungutan liar. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara tunai secara bertahap diarahkan ke sistem nontunai.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, pencegahan korupsi harus dibarengi dengan penguatan pengawasan dan perbaikan sistem pelayanan.

Menurutnya, korupsi tidak hanya merugikan keuangan, tetapi juga dapat menghambat program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Yang pasti korupsi merugikan kita semua. Program-program tidak berjalan. Oleh sebab itu, kita perkuat APIP dan Inspektorat untuk pengawasan dan monitoring,” ujarnya saat membuka Sosialisasi Anti Korupsi bagi Masyarakat di Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (10/9/2026).

Salah satu langkah yang didorong Pemkot Pontianak adalah mengurangi transaksi tunai dalam pelayanan publik. Pembayaran diarahkan menggunakan kanal digital seperti e-money, kartu kredit, QRIS maupun aplikasi pembayaran daring.

Menurut Edi, sistem nontunai dapat mengurangi kontak langsung antara petugas dan masyarakat sehingga peluang terjadinya penyimpangan ikut ditekan.

“Itu mengurangi kontak langsung,” ujarnya.

Namun, penerapan sistem cashless tidak bisa dilakukan secara langsung di seluruh sektor. Pemerintah tetap harus mempertimbangkan kesiapan masyarakat yang belum memiliki rekening, belum terbiasa menggunakan aplikasi pembayaran, maupun masih memiliki keterbatasan perangkat.

“Ini tidak bisa serta-merta kita terapkan, karena diperlukan kreativitas dan inovasi agar pembayaran cashless bisa berlangsung dengan baik,” katanya.

Edi mencontohkan penerimaan retribusi parkir, pelabuhan hingga pasar. Transaksi tunai di sektor tersebut dinilai memiliki risiko lebih besar karena petugas berhadapan langsung dengan uang setiap hari.

“Kecenderungan untuk tergoda itu bisa ada karena melihat uang setiap hari,” jelasnya.

Karena itu, peralihan ke pembayaran digital perlu dilakukan bertahap melalui sosialisasi, edukasi dan pendampingan kepada masyarakat. Pemkot juga mempertimbangkan pemberian insentif untuk mendorong masyarakat terbiasa menggunakan transaksi nontunai.

“Saya bilang jangan sekaligus, tetapi diberikan sosialisasi, pemahaman, dan reward,” ujarnya.

Edi mengatakan, perbankan juga dapat dilibatkan untuk memperluas penggunaan transaksi digital sekaligus meningkatkan akses keuangan masyarakat.

“Ini juga bagian dari akses keuangan daerah. Masyarakat bisa mulai terbiasa menabung, menggunakan layanan keuangan, dan bertransaksi secara lebih tertib,” katanya.

Selain membenahi sistem, Edi menilai pencegahan korupsi harus dimulai dari pembentukan karakter. Nilai disiplin, integritas dan kejujuran perlu ditanamkan sejak pendidikan usia dini hingga jenjang berikutnya.

“Kita mulai membiasakan untuk belajar disiplin, menjaga integritas, dan seterusnya,” ucapnya.

Pemkot Pontianak juga berupaya menutup ruang praktik percaloan dalam pelayanan administrasi. Edi menyebut pelayanan kependudukan menjadi salah satu sektor yang perlu diawasi karena berpotensi dimanfaatkan oknum untuk menawarkan jalur layanan tertentu.

“Kalau yang namanya oknum itu ada. Ada oknum aparat, tetapi ada juga oknum masyarakat. Tidak semuanya, tetapi ini yang harus kita awasi,” katanya.

Pengawasan juga diperkuat dengan pemasangan kamera CCTV di sejumlah titik pelayanan. Salah satunya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

“Di pelayanan Dukcapil, misalnya, kita pasang CCTV,” ujarnya.

Edi menegaskan, membangun pelayanan publik yang bersih tidak cukup hanya mengandalkan integritas individu. Sistem harus dibangun untuk memperkecil peluang terjadinya penyimpangan, sementara pengawasan tetap diperkuat.[bor]