Wagub Krisantus Sambut Misi Kemanusiaan Jepang, Perkuat Penanganan Karhutla Kalbar

JURNALIS.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyambut kedatangan kapal kenegaraan Jepang, JS Kunisaki, yang membawa personel dan peralatan pendukung dalam misi kemanusiaan Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) untuk membantu penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat.

Kedatangan JS Kunisaki merupakan bagian dari kerja sama pertahanan dan misi kemanusiaan antara Pemerintah Indonesia dan Jepang dalam mendukung penanggulangan bencana, khususnya Karhutla.

Dalam misi tersebut, JS Kunisaki membawa alutsista dan personel pendukung, termasuk tiga unit helikopter berat CH-47 Chinook yang akan digunakan untuk mendukung operasi pemadaman udara (water bombing) serta pengangkutan logistik ke wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Kapal tersebut disambut langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, didampingi Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) XII/Lantamal XII, Laksda TNI Sawa.

Wagub Krisantus  menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Jepang atas dukungan yang diberikan untuk memperkuat upaya penanganan Karhutla di Kalimantan Barat.

“Yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Jepang yang sudah mengirimkan kapal, personel dan peralatan untuk membantu Indonesia, secara khusus Kalimantan Barat, dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan,” ucapnya.

Menurutnya, dukungan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kerja sama kemanusiaan yang sangat berarti bagi Kalimantan Barat. Terlebih, JS Kunisaki menempuh perjalanan selama 11 hari untuk tiba di wilayah Kalbar.

“Ini suatu pengorbanan dan bantuan yang sungguh luar biasa. Mereka berlayar selama 11 hari sampai ke sini. Tadi saya juga sudah menyampaikan kepada Komandan Kapal bahwa Indonesia, khususnya Kalbar, memiliki karakteristik lahan yang unik,” jelasnya.

Krisantus menjelaskan, salah satu tantangan utama penanganan Karhutla di Kalimantan Barat adalah karakteristik lahan gambut. Api pada lahan gambut tidak hanya membakar permukaan, tetapi juga dapat merambat di bawah permukaan tanah sehingga sulit dideteksi dan dipadamkan.

“Untuk memadamkan api, kondisi lahan di sini sangat berbeda dengan Jepang. Api tidak mudah padam karena banyak lahan gambut. Api bisa menjalar dari bawah dan sulit dipandang dengan mata,” katanya.

Karena itu, penanganan Karhutla membutuhkan ketangguhan, ketelitian serta dukungan peralatan yang memadai. Kehadiran helikopter CH-47 Chinook diharapkan dapat memperkuat kemampuan pemadaman, terutama di lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

“Diperlukan kegigihan dan ketangguhan untuk bisa memadamkan api yang merayap di bawah lahan gambut. Ini bukan pekerjaan yang mudah,” ungkapnya.

Selain karakteristik lahan, keterbatasan sumber air juga menjadi tantangan dalam pemadaman. Kondisi sejumlah sungai yang surut menyebabkan air laut masuk ke aliran sungai sehingga memengaruhi ketersediaan sumber air untuk pemadaman.

“Selain itu, air untuk memadamkan api juga kita kekurangan sehingga harus mengambil air dari tempat yang cukup jauh. Kondisi sekarang juga menjadi tantangan karena air sungai sudah asin akibat air sungai surut dan air laut masuk ke sungai,” terangnya.

Terkait pelaksanaan operasi, Wagub Krisantus mengatakan penentuan lokasi pemadaman akan dikoordinasikan bersama TNI, Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan mengacu pada titik-titik api yang telah terdeteksi.

“Nanti koordinasi dengan TNI, Polri, kemudian BNPB. Sudah ada titik-titik api yang terdeteksi dan itu yang akan kita tangani bersama,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan Karhutla. Perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi Kalbar, menurutnya, juga terlihat dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di Jakarta.

“Hari Senin yang lalu saya rapat dengan Menko Polkam di Jakarta. Pemerintah pusat juga sangat konsen untuk segera menyelesaikan dan mengatasi Karhutla di Kalimantan Barat,” tuturnya.

Krisantus juga menekankan pentingnya keterlibatan dunia usaha, khususnya perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), dalam mencegah dan menangani Karhutla di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

“Kita juga mengharapkan para pelaku usaha, pemilik-pemilik HGU untuk ikut membantu. Kemarin sudah jelas perintahnya dari Menko Polkam. Enam gubernur dikumpulkan, termasuk Kalbar, dan perusahaan juga kita minta untuk membantu,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa penanganan Karhutla merupakan tanggung jawab bersama dan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.

“Jangan hanya menonton. Saya lihat selama ini ada yang hanya menonton. Kita ingin semua ikut bergerak membantu pemerintah menangani Karhutla,” pungkasnya.

Terkait kepatuhan pemegang HGU, ia menyampaikan bahwa pemerintah pusat juga telah menyiapkan langkah evaluasi terhadap perusahaan yang dinilai tidak menjalankan tanggung jawab dalam menjaga wilayah konsesinya.

“Akan dievaluasi, akan ditinjau, bahkan sampai kepada pencabutan HGU yang bersangkutan,” lugasnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik dukungan Pemerintah Jepang dan berharap sinergi seluruh unsur, mulai dari pemerintah, TNI-Polri, BNPB, pemerintah kabupaten/kota hingga dunia usaha, terus diperkuat dalam menghadapi Karhutla.

“Ini tugas kita bersama. Kita harus bekerja sama dan bergerak cepat supaya api yang masih ada dapat segera dipadamkan dan tidak semakin meluas,” tutupnya. (*/r)