– Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 mengharuskan pemerintah menggelontorkan anggaran cukup besar untuk keperluan Alat Pelindung Diri (APD).
Hal demikian dimaksudkan agar setiap daerah yang menggelar Pilkada terhindar dari penyebaran Covid -19. Untuk Kabupaten di Ketapang, KPU mengeluarkan anggaran kurang lebih Rp14,8 miliar guna memenuhi protokol kesehatan (Prokes).
Ketua KPU Ketapang, Tedi Wahyudin mengatakan, anggaran untuk pengadaan APD, termasuk biaya rapid test bersumber dari APBN yang diterima dua tahap. Pertama Rp4,8 miliar dan kedua Rp10 miliar.
Dengan dana sebesar itu, KPU memastikan seluruh petugas penyelenggara Pilkada di Ketapang hingga tingkat Desa sehat dan bebas dari Covid-19.
“KPU RI mengelontorkan anggaran untuk kita untuk pengadaan APD. Di awal sudah kita laksanakan. Kawan-kawan sudah menggunakan APD secara maksimal ketika berhubungan dengan orang di masa tahapan ini,” katanya kemarin.
Dia menjelaskan, dana yang diterima pihaknya tidak hanya digunakan untuk APD, namun juga peralatan penunjang protokol kesehatan. Seperti biaya rapid test seluruh penyelenggara hingga ke tingkat desa dan Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“APD ini lengkap dari PPK sampai ke KPPS, minimal masker. Bukan hanya masker, banyak itemnya, dari tong air, tempat sampah sampai ke tisu semua pelastik, bahkan sampai ke baju hazmat disiapkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengadaan APD nantinya diperuntukkan untuk semua tahapan atau sampai proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang selesai.
“Jadi bukan Oktober September saja, semua APD harus kelar. Ini dana khusus APD saja, tidak boleh diperuntukkan di luar itu. Kalau pun lebih, nanti dananya kita kembalikan,” tambah Tedi. (lim)
Discussion about this post