– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang menggelar rapat dengan sejumlah pihak guna membahas kerusakan jalan menuju Daerah Pemilihan (Dapil) Ketapang V dan Kecamatan Jelai Hulu, Selasa (26/01/2021) kemarin.
Rapat kerja lintas Komisi dan Fraksi tersebut menghadirkan Penjabat Sekretaris Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ketapang.
Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi IV, Achmad Sholeh ST MSos itu juga dihadiri sejumlah anggota dewan dari masing – masing Fraksi dan Komisi DPRD Ketapang. Di antaranya Irawan, Gusmani, Supriyanto, Akim, Luhai, Riyan Heryanto, Ardani Fauzi, Heri Susanto, Jhonny Hendrawanto, dan Tini.
Ketua Komisi IV DPRD Ketapang, Achmad Sholeh mengatakan, mengenai akses jalan menuju Dapil V dan Kecamatan Jelai Hulu mendapat perhatian khusus lantaran kerusakan cukup parah.
Menurut dia, kerusakan jalan Provinsi tersebut diakibatkan kendaraan perkebunan dan pertambangan serta curah hujan yang cukup tinggi.
Adapun beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan parah yakni Sungai Gantang – Kelampai, Tumbang Titi – Jelai Hulu dan ruas jalan Parung 10 Sungai Gantang – Kelampai.
“Harapan masyarakat kepada anggota DPRD Ketapang yaitu adanya kepedulian dari Pemerintah Daerah, termasuk Pemerintah Provinsi. Karena status jalan yang rusak merupakan ruas jalan provinsi,” kata Sholeh.
Selain itu, kerusakan jalan, termasuk di Kecamatan Air Upas dan Marau, untuk menuju dapil V terpaksa melalui akses jalan kebun.
“Sudah dari tahun ketahun jalannya seperti itu. Padahal putaran uang dan perekonomian di sana cukup besar. Selain itu alternatif lain masyarakat harus berbelanja ke Sukamara, Kalteng,” ungkapnya.
Anggota DPRD Ketapang lain, Irawan menimpali jika dirinya merasa malu melihat kondisi jalan seperti demikian. Bahkan beranggapan dirinya seolah-olah menjadi asing, karena usulan-usulan perbaikan peningkatan jalan provinsi belum terwujud.
“Belum lagi banyaknya meting-meting jalan yang dibuat masyarakat. Hal ini membuat ongkos menjadi besar,” tutur Politisi Partai Nasdem itu.
Dari rapat tersebut dihasilkan beberpa poin kesimpulan, di antaranya meminta Pemerintah Daerah Ketapang melalui Dinas Perhubungan untuk melakukan koordinasi dengan perusahaan guna mengatasi penyebarangan di Sungai Kelampai.
Dinas terkait, juga diminta untuk melakukan pengiriman surat ke Provinsi Kalimantan Barat mengenai penanganan ruas jalan Provinsi yang rusak.
Selanjutnya, Pemerintah Daerah diminta berkoordinasi dengan perusahaan agar dana CSR dibuatkan meting-meting jalan untuk kelancaran transportasi dan membebaskan dalam bentuk biaya meting. (lim)
Discussion about this post