– Sikap Partai NasDem dalam pengusulan seorang tokoh ulama yang karismatik dari tanah pulau Jawa, Syekh Muhammad Kholil Bangkalan mendukung penuh untuk dijadikan pahlawan nasional, karena dinilai sangat berjasa besar bagi bangsa Indonesia.
“Sebagaimana yang kita ketahui beliau banyak melahirkan ulama besar dan tokoh-tokoh yang menjaga bangsa Indonesia dari kehancuran dan perpecah belahan, hingga saat ini yang dikenal sebagai ulama penjaga NKRI,” kata Ketua DPW Partai Nasdem Kalbar, Syarief Abdullah Alkadrie, Kamis (04/02/2021).
Dijelaskan Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini, langkah-langkah kongkrit dukungan dan sikap partai NasDem dalam memperjuangkan Syaikhona Kholil Bangkalan menjadi pahlawan nasional sudah digagas sejak beberapa bulan yang lalu.
Langkah itu dimulai dari Fraksi NasDem DPRD Provinsi Jawa Timur yang dimotori secara langsung oleh R Nasih KH Abdullah Schal, cicit dari Syaikhona Khalil Bangkalan. Hal tersebut pertama kali dilakukannya saat seminar di Jawa Timur.
Kemudian ditindak lanjuti oleh Fraksi NasDem DPR RI melakukan Fokus Group Discostion (FGD) yang bertajuk ‘Syaikhona Kholil Bangkalan dan Sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia’ yang dilaksanakan pada 2 Desember 2020. FGD itu secara langsung dibuka oleh Sekretaris Fraksi NasDem MPR RI H. Syarief Abdullah Alkadrie, yang menghadirkan Pemateri, Prof Dr Abdul A’la, M.Ag. (Guru Besar Bidang Sejarah Perkembangan Pemikiran Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya), KH Agus Sunyoto, M.Pd (Ketua Lesbumi PBNU), Ahmad Ginanjar Sya’ban (Dosen Universitas Nahdlatul Ulama), Wawan Gunawan (Budayawan) yang juga sebagai Penanggap, R. Nasih Aschal (Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi Partai NasDem, keluarga Syaikhona Kholil).
NasDem akan melakukan kegiatan seminar kembali menindaklanjuti seminar pengajuan Syaikhona Kholil Bangkalan. Pada Februari ini akan dilaksanakan seminar secara nasional untuk lebih memperkuat terhadap khazanah kajian-kajian ilmiah dalam rangka pengusulan Syaikhona Kholil Bangkalan ke negara.
Fraksi NasDem berharap, tahun 2021 ini usulan gelar kepahlawanan tersebut bisa segera dijawab oleh pemerintah pusat. (ndi)
Discussion about this post