Pasukan Merah dan Masyarakat Adat Punan Uheng Kereho Tuntut PT KWI

– Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) bersama masyarakat adat Punan Uheng Kereho melakukan audiensi ke DPRD Kapuas Hulu, Kamis (02/09/2021). Audiensi yang dilakukan untuk memperjuangkan masalah antara masyarakat adat Punan Uheng Kereho dengan PT Kawedar Wood Industri (KWI).

Dalam audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kapuas Hulu Kuswand. Dihadiri Kapolres Kapuas Hulu Dandim 1206/Psb, Perwakilan Pemkab Kapuas Hulu dan kepala dinas terkait. Dari hasil pertemuan tersebut disepakati masalah antara masyarakat adat Punan Uheng Kereho dengan PT KWI akan diselesaikan melalui tim.

“Kita sudah menyepakati hasil dan ada berita acara terkait maslah masyarakat adat Punan Uheng Kereho dengan PT KWI. Di sini ada beberapa masalah yang akan kita klarifikasi dan urus bersama terkait masalah pergeseran patok batas, CSR, HGU, tenaga kerja,” kata Ketua Umum TBBR, Agustinus, kepada wartawan.

Agustinus mengatakan untuk menyelesaikan permasalahan ini akan dibentuk tim yang terdiri dari masyarakat adat atau TBBR, Pemkab Kapuas Hulu dan perusahaan.

“Kita berharap tim ini sudah dibentuk paling lama dua Minggu. Sehingga bisa menyelesaikan masalah yang kita sampaikan tadi,” ujarnya.

Dijeaskan Agustinus, ada lima tuntutan yang mereka sampaikan ke DPRD Kapuas Hulu untuk PT KWI. Di antaranya patok batas yang bergeser, CSR, tenaga kerja, HGU dan masalah adat itu sendiri.

“Kita berharap dari perusahaan dapat merespon masalah ini sehingga tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Namun apabila perusahaan mangkir tentu kita ada cara-cara yang akan kita lakukan,” tutup Agustinus.

Sementara itu, Ketua DPRD Kapuas Hulu Kuswandi berharap dengan dibentuk tim penyelesaian masalah antara masyarakat adat dengan PT KWI ini segera bisa diselesaikan.

“Ini demi kenyamanan daerah kita, sehingga Kapuas Hulu ini kondusif dan perekonomian masyarakat berkembang,” ujarnya.

Politisi Golkar ini mengingatkan kepada PT KWI bila setiap ada masalah di lapangan agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan harus menggandeng masyarakat.

“Untuk perusahaan itu harus komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat setempat. Inilah akibat yang terjadi jika tak komunikasi dan berkoordinasi,. Perusahaan jangan hanya memikirkan keuntungan saja,” pungkas Kuswandi. (opik)