PT Simba Kembali Mau Ambil Alih Pekerjaan Buruh, Kali Ini Libatkan Oknum TNI

– PT Siman Bahar (Simba) kembali berulah. Pekerjaan bongkar muat yang dikerjakan buruh, malah diberikan kepada sejumlah oknum anggota TNI yang mengatasnamakan dari Koperasi Kartika.

Tindakan perusahaan milik Siman Bahar yang terletak di Jalan Raya Wajok Hilir, Desa Wajok Hilir, Kecamatan Siantan, Kabupaten Mempawah itu pun kembali menuai protes oleh buruh yang bernaung di Koperasi Mudah Mandiri.

Buruh merasa tindakan Direktur Umum (Dirut) PT Simba, Tan Tjun Hwa, bagian upaya untuk mengadu domba buruh dan pihak oknum TNI.

Koordinator Lapangan Koperasi Mudah Mandiri, Budianto, mengatakan, pada Kamis 27 Oktober 2021, koperasinya mendapat Surat Penunjukkan Kerja (SPK) dari pemilik barang untuk melakukan bongkar muat semen.

“Setelah mendapatkan SPK, kurang lebih 14 buruh anggota Koperasi Mudah Mandiri melakukan bongkar muat semen di dermaga PT Simba,” jelasnya, Kamis (27/10/2021) malam.

“Saat sedang bekerja, tiba-tiba buruh datang ke koperasi menyampaikan kepada pengurus bahwa ada tentara (oknum, red)  yang mau mengambil alih pekerjaan,” sambung Budianto.

Budianto menjelaskan berdasarkan keterangan buruh, oknum tentara tersebut mengatakan kalau mereka dari Koperasi Kartika mendapat SPK dari PT Simba untuk melakukan bongkar muat semen tersebut.

“Oknum tentara ini datang sambil membawa buruh dari Pontianak,” sebut Budianto.

Budianto menyatakan oknum tentara itu mengklaim bahwa telah ditunjuk langsung oleh Dirut PT Simba untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

“Saya tanya ke buruh yang dibawa oknum tentara ini, mereka ternyata tidak tahu kalau akan dipekerjakan untuk bongkar muat di PT Simba,” beber Budianto.

Budianto menegaskan pihaknya tidak akan memberikan pekerjaan tersebut. Karena Koperasi Mudah Mandiri telah mendapat SPK dari pemilik barang.

“Ada empat orang tentara yang datang ke PT Simba untuk mengambil alih pekerjaan dan membawa nama Koperasi Kartika,” ungkapnya.

Budianto menuturkan, tidak hanya dari oknum TNI, anggota Polda Kalbar juga datang ke PT Simba. Kedatangan mereka lantaran menerima laporan tentang adanya premanisme.

“Kami bekerja berdasarkan SPK. Tidak ada premanisme,” tegasnya.

Budianto meminta kepada aparat untuk tidak menjadi korban adu domba yang dilakukan perusahaan.

“Tan Tjun Hwa berusaha mengadu masyarakat masyarakat dengan oknum tentara. Inikan membahayakan. Bahkan saat ini Koperasi Kartika sudah berkantor di dalam perusahaan PT Simba,” tutur Budianto.

Kapendam: Tentara Tidak Boleh Semena-mena

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XII Tanjungpura, Letkol Hendra Purwanasari ketika dikonfirmasi terkait oknum TNI yang hendak mengambil alih pekerjaan buruh di PT Simba menegaskan tindakan tersebut tidaklah dibenarkan.

“Tentara tidak boleh semena-mena mengambil alih pekerjaan tersebut. Karena itu bukan tugas pokok tentara. Apalagi tidak ada kerjasama yang jelas (MoU, red),” lugasnya, Kamis (27/10/2021) malam.

Menurut Letkol Hendra, jika ada permasalahan harusnya dikomunikasikan terlebih dahulu. Jangan semena-mena.

“Kami belum bisa memastikan, apakah yang datang ke PT Simba itu anggota kami atau bukan,” ucapnya.

Hendra menyatakan bagaimanapun tidak boleh mengambil paksa pekerjaan milik orang lain, lantaran itu bukan tugas pokoknya TNI.

“Saya belum bisa bicara lebih jauh. Karena belum tahu itu anggota dari mana, apakah benar dari Koperasi Kartika. Saya akan cek dulu,” tegas Letkol Hendra yang memastikan Kodam XII Tanjungpura akan melakukan pengecekan berkaitan dengan hal ini.

Sedangkan Direktur PT SIMBA Tan Tjun Hwa ketika dikonfirmasi via telepon sebanyak dua kali pada Kamis sekitar pukul 18.45 WIB dan 19.00 WiB tidak mengangkat ponselnya.

Lapor DPRD Mempawah

Sementara itu, Edhil Adha, Ketua Koperasi Mudah Mandiri memastikan pihaknya beserta para buruh akan mendatangi DPRD Mempawah untuk melakukan audiensi dan melaporkan atas apa terjadi di PT Simba. Terutama persoalan yang tak kunjung selesai antara PT SIMBA dan buruh berkaitan pekerjaan bongkar muat.

“Dalam waktu dekat kita akan berkunjung ke DPRD Mempawah untuk audiensi dan melaporkan kejadian ini,” janjinya.

Menurut Edhil, dengan beraudiensi di DPRD Mempawah, para wakil rakyat diharapkan dapat memberikan solusi, sehingga permasalahan ini tidak terus berlanjut.

“Kita berharap wakil rakyat dapat membantu para buruh menyelesaikan permasalahan ini, karena permasalahan ini terus terjadi,” harapnya.

“Kita benar-benar berharap kepada DPRD Mempawah untuk menindaklanjuti berkaitan permasalahan yang dihadapi para buruh ini,” timpal Edhil mengakhiri. (rin)