Jurnalis.co.id – Inspektur V Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Kapuas Hulu, Selasa (11/2/2020). Rombongan dipimpin oleh Raden Patrick Wahyudwisaksono, selaku Inspektur V.
Pertemuan bersama Inspektur V dengan Bupati Kapuas Hulu AM Nasir, Pj. Sekda dan jajaran OPD di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu dilaksanakan di Ruang sidang Gedung DPRD Kapuas Hulu. Hadir juga jajaran Bea dan Cukai Badau, Ketua DPRD Kapuas Hulu, Kepala KPPN Putussibau dan tamu undangan lainnya.
Pada kesempatan itu, Bupati memamparkan tentang gambaran umum Kabupaten Kapuas Hulu dan perkembangannya dari waktu ke waktu.
Dalam hal percepatan pembangunan, kata Nasir, kadangkala Pemda maunya cepat terealisasi. Namun ada hal lain yang menghambat seperti regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, sarana serta prasarana pendukung.
“Permasalahan lain juga berpengaruh, seperti kondisi geografis,” ungkap Bupati.
Secara geografis, Kapuas Hulu banyak desa yang berada dalam kawasan. Kemudian jauh di pedalaman hutan dan ada di hulu sungai.
“Ini berpengaruh dalam upaya mendorong terwujudnya desa mandiri,” ujar Bupati.
Di sisi lain, kata Bupati, dalam penganggaran nasional dominan memperhatikan jumlah penduduk daripada luas wilayah. Keadaan ini juga berpengaruh dengan pembangunan di Kapuas Hulu.
“Karena di sini wilayahnya luas namun penduduk sedikit. Selain itu, 56,21 persen dari wilayah Kapuas Hulu masuk kawasan hutan,” ujarnya.
Bupati juga memaparkan pada tahun 2018 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kapuas Hulu ada 9,6 persen penduduk miskin, ini harus ditekan hingga di bawah target nasional.
“Tahun ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sebelumnya 65,03 naik jadi 64,18,” papar Bupati.
Sementara Inspektur V Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Sementara itu, Raden Patrick Wahyudwisaksono mengatakan pihaknya bertugas mengawal penganggaran dari perencanaan sampai transfer ke daerah. Tahun 2021, penganggaran sudah berbasis kinerja.
“Anggaran harus melihat output,” tegasnya.
Patrick juga mengatakan pembangunan daerah harus disesuaikan dengan pembangunan nasional. Dengan begitu anggaran pusat bisa menopang program daerah.
“Terkait permasalahan yang ada di Kapuas Hulu, akan kami sampaikan ke ibu mentri di Jakarta,” ucapnya.
Patrick menjelaskan bahwa Pemerintah masih banyak yang harus dikerjakan dalam membangun negeri ini. Mulai dari peningkatan sumber daya manusia hingga meningkatkan pendapatan negara melalui investasi.
“Sekarang jangan ada regulasi yang dibuat untuk menghambat investasi. Jangan ada pungutan-pungutan, agar investasi bertambah,” kata Patrick. (dre)
Discussion about this post