JURNALIS.co.id – Menggunakan puluhan mobil, masyarakat petani plasma Kabupaten Mempawah ramai-ramai mendatangi DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kamis (23/06/2022) sekitar pukul 09.30 WIB.
Kedatangan para petani ini untuk mengadukan nasib mereka yang merasa dizalimi dan 12 tahun dijajah atas tindakan keserakahan PT Peniti Sungai Purun (PSP).
“Pak Gubernur tolong cabut izin untuk perusahaan yang nakal” tulis salah satu spanduk yang dibawa oleh masyarakat petani di gedung DPRD Kalbar.
“Kami sengsara bukan karena Covid-19, tapi kami sengsara karena bagi hasil plasma yang tidak adil” bunyi spanduk lainnya.
Kedatangan para masyarakat petani plasma ini langsung disambut anggota DPRD Kalbar. Di antaranya dari Komisi I dan II serta para DPRD Dapil Mempawah – Kubu Raya.
Zailani selaku Korlap aksi masyarakat petani plasma tersebut dengan lantang mengajak wakil rakyat untuk menemani masyarakat petani ke Kantor Gubernur Kalbar.
“Kami mengajak semua anggota DPRD yang hadir menyambut kami ini untuk ikut bersama-sama kami ke Kantor Gubernur,” teriak Zailani dengan pengeras suara.
“Akan ketahuan mana wakil rakyat dan mana yang bukan, kita lihat siapa yang menemani kami,” sambug Zailani.
Dia juga menyampaikan di hadapan para wakil rakyat tersebut, bahwa PT PSP bermukim di wilayah masyarakat. Masyarakat menyerahkan lahan serta mengelola inti maupun plasma. Namun selama 12 tahun ini yang mendapat keuntungan hanya perusahaan.
“Itu tanah leluhur kami, tanpa tanah kami mereka tidak bisa berinvestasi. PT PSP telah membohongi kami. PT PSP munafik,” ucap Zailani.
Seruan Zailani disambut suara-suara masyarakat petani lainnya. “Benaaaar!!!,”.
Zailani menyatakan masyarakat petani plasma saat ini masih menyikapi dengan cara-cara yang prosedural.
“Masyarakat masih ingin menempuh jalur damai. Kalau tidak mau berdamai, kami meminta Gubernur Kalbar untuk mencabut izin PT PSP,” seru Zailani.
Ia juga menyatakan, keinginan masyarakat kepada DPRD Kalbar untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan yang dihadapi dengan PT PSP.
“Kami sudah capek dibohongi. Bagi hasil kami rata-rata 50 ribu satu hektare, ini tidak masuk akal,” bebernya.
“Kami masih menggunakan cara-cara yang santun, kalau mau kami rusak sudah kami rusak. Kami memikirkan kembali. Kami masih mau berdamai,” timpal Zailani di hadapan wakil rakyat.
Ermin Elviani, anggota DPRD Provinsi Kalbar Dapil Mempawah – Kubu Raya yang menyambut kedatangan masyarakat petani menegaskan bahwa memang tugas anggota dewan untuk mendampingi masyarakat.
“Jangan takut menyampaikan ke Gubernur,” seru Ermin Elviani menjawab orasi dari Zailani.
Evi sapaan akrab Ketua Partai Berlambang Mercy di Kalbar itu menyatakan walaupun bukan komisi yang dibidanginya, namun dirinya selaku wakil rakyat Dapil Mempawah – Kubu Raya akan ikut mendampingi masyarakat untuk aksi di Kantor Gubernur Kalbar.
“Apa yang disampaikan hari ini kepada kami, akan kami agendakan untuk melakukan rapat kerja dengan mitra terkait (dinas terkait, red) serta mengundang PT PSP untuk menanyakan persoalan ini,” lugas Evi.
Sementara Sueb, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalbar menegaskan anggota dewan yang sudah mengemban amanah mewakili rakyat sudah disumpah.
“Kewajiban kami yang sudah disumpah untuk membela kepentingan maupun keluhan masyarakat,” tegas Sueb yang berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat petani plasma terkait PT PSP.
“Sebelum berangkat ke kantor Gubernur Kalbar, mungkin ada secarik kertas. Serahkan ke kami, sehingga ketika kami berdialog, kami punya fakta dan argumentasi yang kuat dan layak membela masyarakat,” sambung Sueb.
Dia mengatakan, secara khusus DPRD Kalbar melalui Komisi I dan II nanti akan mengagendakan persoalan ini agar dapat terselesaikan.
Wacana Pansus pun keluar dari mulut Wakil Ketua Komisi II Kalbar itu.
“Pansus harus ditegakkan, kami audah membentuk pansus CSR perusahaan. Banyak yang tidak selesai CSR perusahaan. Termasuk persoalan PT PSP ini,” kata Sueb.
Sueb menambahkan, anggota DPRD Kalbar siap mendampingi masyarakat dalam menghadapi persoalan ini sampai tuntas.
“Akan kami tindaklanjuti secara khusus, akan kami tengahi dan para perwakilan masyarakat petani plasma ini akan diundang,” pungkas Sueb. (rin)
Discussion about this post