JURNALIS.co.id – Kisruh masalah penunjukan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) di Pelabuhan Internasional Kijing mencuat sampai ke tingkat nasional. Pimpinan Pusat, Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (FSPMI) di Jakarta, Anwar Sadat bakal membawa persoalan ini ke DPR RI dan ke Komisi Pemberantasan Korupsri (KPK).
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Mitra Masa II Kabupaten Mempawah Mahdi Ms.
“Kita telah berkoordinasi dengan Ketua FSPMI pusat. Dan pak ketua menyebut akan menindak lanjuti persoalan ini dengan membawa pemasalahan ke DPR RI khusunya ke Komisi yang membidangi dan juga KPK,” tutur Mahdi usai berbicara dengan Ketua FSPMI Anwar Sadat via telepon.
Ditegaskan Mahdi, jika persoalan bongkar muat di Pelabuhan Internasiaonal Kijing belum jelas, pihaknya akan tetap melakukan upaya menuntut kejelasan persoalan ini. Sebab penujukan TKBM lain sebagai mana Surat Perintah Kerja (SPK) belum jelas dasarnya.
Diceritakannya, bahwa pihaknya pernah menghubungi PBM Pelindo, untuk membicarakan persoalan ini.
“Dan saat saya ke Pelabuhan Internasional Kijing, saya melihat sudah ada anggota PBM yang bekerja di situ. Jadi kita mempertanyakan atas dasar apa ditunjuknya PBM dari Tanjung Priok ini dengan mengunakan TKBM lokal. Sementara TKBM Jasa karya Pontianak telah menunjuk TKBM Mitra Masa II dan tidak mengeluarkan SPK untuk PBM Tanjung Priuk,” tuturnya. (afy)
Discussion about this post