Marak Praktik Mafia Tanah, LBH Pontianak Dirikan Posko Pengaduan

JURNALIS.co.id – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pontianak sepanjang tahun 2022 telah menerima pengaduan terkait dugaan praktik mafia tanah yang terjadi di kabupaten/kota se-Kalbar. Di antaranya di Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak.

Kasus dugaan praktik mafia tanah yang diadukan masyarakat modusnya beragam namun. Paling sering adanya sertifikat ganda atau overlaps dan saling klaim dengan penggarap lahan. Ada juga pemegang sertifikat tidak mengetahui lokasi tanahnya akan tetapi setelah dilakukan pengecekan lokasi tiba-tiba sudah berdiri rumah milik warga. Anehnya lagi, kasus sengketa kepemilikan tanah ini seringkali diadukan ke ranah kepolisian

Abdul Azis SH selaku Penanggung Jawab Posko Pengaduan LBH Pontianak menyampaikan menyikapi maraknya aduan dugaan praktik mafia tanah, maka pihaknya mendirikan Posko Pengaduan, Kamis (10/ 11/2022).

“M𝘶𝘭𝘢𝘪 𝘩𝘢𝘳𝘪 𝘪𝘯𝘪, 𝘒𝘢𝘮𝘪𝘴 10 𝘕𝘰𝘷𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳 2022 𝘮𝘦𝘮𝘣𝘶𝘬𝘢 𝘱𝘰𝘴𝘬𝘰 𝘱𝘦𝘯𝘨𝘢𝘥𝘶𝘢𝘯 𝘵𝘦𝘳𝘩𝘢𝘥𝘢𝘱 𝘱𝘦𝘭𝘢𝘯𝘨𝘨𝘢𝘳𝘢𝘯 𝘩𝘢𝘬 𝘢𝘵𝘢𝘴 𝘵𝘢𝘯𝘢𝘩 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘰𝘳𝘣𝘢𝘯𝘯𝘺𝘢 𝘣𝘪𝘢𝘴𝘢 𝘢𝘥𝘢𝘭𝘢𝘩 𝘱𝘦𝘵𝘢𝘯𝘪 𝘥𝘢𝘯 𝘣𝘶𝘵𝘢 𝘩𝘶𝘬𝘶𝘮. T𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘩𝘢𝘯𝘺𝘢 𝘪𝘵𝘶 𝘗𝘰𝘴𝘬𝘰 𝘗𝘦𝘯𝘨𝘢𝘥𝘶𝘢𝘯 𝘫𝘶𝘨𝘢 𝘮𝘦𝘯𝘦𝘳𝘪𝘮𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘨𝘢𝘥𝘶𝘢𝘯 𝘵𝘦𝘳𝘬𝘢𝘪𝘵 𝘱𝘶𝘯𝘨𝘶𝘵𝘢𝘯 𝘭𝘪𝘢𝘳 𝘥𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘯𝘺𝘢𝘭𝘢𝘩𝘨𝘶𝘯𝘢𝘢𝘯 𝘸𝘦𝘸𝘦𝘯𝘢𝘯𝘨 𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘱𝘦𝘫𝘢𝘣𝘢𝘵 𝘵𝘦𝘳𝘬𝘢𝘪𝘵 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘮𝘱𝘦𝘳𝘴𝘶𝘭𝘪𝘵 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘦𝘴 𝘱𝘦𝘯𝘨𝘶𝘳𝘶𝘴𝘢𝘯 𝘥𝘰𝘬𝘶𝘮𝘦𝘯 𝘥𝘢𝘯 𝘱𝘦𝘮𝘣𝘶𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘴𝘦𝘳𝘵𝘪𝘧𝘪𝘬𝘢𝘵 𝘵𝘢𝘯𝘢𝘩,” katanya.

Dijelaskan Abdul Azis, Posko Pengaduan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya petani yang seringkali menjadi korban dari praktik mafia tanah. Ke depan pihaknya harap masyarakat ketika menjadi korban praktik mafia tanah tidak perlu lagi khawatir dan takut untuk mempertahankan serta memperjuangkan hak atas tanah yang dimiliknya.

“Apalagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kepolisian Daerah (Polda) Kalbar juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah,” tegas Abdul Azis.

Ditambahkan Koordinator Posko Pengaduan Maria Putri Maria Anggaraini Saragi, dia berharap ketika masyarakat 𝘮𝘦𝘯𝘦𝘮𝘶𝘬𝘢𝘯 𝘱𝘳𝘢𝘬𝘵𝘪𝘧 𝘮𝘢𝘧𝘪𝘢 𝘵𝘢𝘯𝘢𝘩 𝘢𝘵𝘢𝘶 𝘮𝘦𝘯𝘫𝘢𝘥𝘪 𝘬𝘰𝘳𝘣𝘢𝘯, 𝘣𝘪𝘴𝘢 𝘮𝘦𝘭𝘢𝘱𝘰𝘳𝘬𝘢𝘯 𝘢𝘵𝘢𝘶 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘢𝘥𝘶𝘬𝘢𝘯 𝘭𝘢𝘯𝘨𝘴𝘶𝘯𝘨 𝘬𝘦  𝘗𝘰𝘴𝘬𝘰 𝘗𝘦𝘯𝘨𝘢𝘥𝘶𝘢𝘯 𝘓𝘉𝘏 𝘗𝘰𝘯𝘵𝘪𝘢𝘯𝘢𝘬 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘣𝘦𝘳𝘢𝘭𝘢𝘮𝘢𝘵 𝘥𝘪 𝘑𝘢𝘭𝘢𝘯 𝘒𝘢𝘳𝘺𝘢 𝘒𝘪𝘵𝘢, 𝘎𝘢𝘯𝘨 𝘒𝘢𝘳𝘺𝘢 𝘒𝘪𝘵𝘢 𝘕𝘰𝘮𝘰𝘳 3 𝘒𝘦𝘭𝘶𝘳𝘢𝘩𝘢𝘯 𝘉𝘢𝘯𝘴𝘪𝘳 𝘋𝘢𝘳𝘢𝘵 𝘒𝘰𝘵𝘢 𝘗𝘰𝘯𝘵𝘪𝘢𝘯𝘢𝘬 𝘢𝘵𝘢𝘶 𝘷𝘪𝘢 𝘰𝘯𝘭𝘪𝘯𝘦 𝘮𝘦𝘭𝘢𝘭𝘶𝘪 𝘞𝘩𝘢𝘵𝘴𝘈𝘱𝘱 𝘈𝘥𝘮𝘪𝘯 085378005325.

“D𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘱𝘦𝘭𝘢𝘱𝘰𝘳𝘢𝘯 𝘢𝘵𝘢𝘶 𝘱𝘦𝘯𝘨𝘢𝘥𝘶𝘢𝘯𝘯𝘺𝘢 𝘵𝘦𝘯𝘵𝘶 𝘩𝘢𝘳𝘶𝘴 𝘮𝘦𝘮𝘣𝘢𝘸𝘢 𝘥𝘰𝘬𝘶𝘮𝘦𝘯-𝘥𝘰𝘬𝘶𝘮𝘦𝘯 𝘵𝘦𝘳𝘬𝘢𝘪𝘵 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘴𝘢𝘳 𝘬𝘦𝘱𝘦𝘮𝘪𝘭𝘪𝘬𝘢𝘯𝘯𝘺𝘢 𝘴𝘦𝘳𝘵𝘢 𝘣𝘶𝘬𝘵𝘪 𝘥𝘶𝘨𝘢𝘢𝘯 𝘬𝘦𝘫𝘢𝘩𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘮𝘢𝘧𝘪𝘢 𝘵𝘢𝘯𝘢𝘩 𝘪𝘯𝘪,” imbuhnya.

Setelah pihaknya menerima pelaporan dugaan praktik mafia tanah, kata Maria, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan pengkajian terhadap pengaduan yang masuk. Ketika bukti-bukti mendukung maka, pengaduan itu akan pihaknya tindaklanjuti dengan mengadukan ke pihak kepolisian yang sudah membentuk Satgas Mafia Tanah serta mengajukan gugatan ke pengadilan.

“Semoga dengan hadirnya Posko ini dapat benar-benar membantu masyarakat yang menjadi korban praktik mafia tanah dan bermanfaat bagi masyarakat selaku para pencari keadilan (justitiabelen),” pungkas Maria. (gun)