JURNALIS.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalbar, Mohammad Bari S Sos MSi, membuka kegiatan Sosialisasi tersebut yang diikuti unsur Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalbar, di Kalimantan Ballroom Hotel Aston Pontianak, Kamis 2 November 2023.
Kegiatan ini merupakan forum penting untuk memberikan pemahaman terhadap Arah Kebijakan APBD TA 2024, menyusul telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.
Dalam sambutannya, Pj Sekda Provinsi Kalbar, Mohammad Bari, menyampaikan arahan dan pokok-pokok pikirannya. Ia meminta, dalam penganggaran disinergikan dan diselaraskan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. APBD diharapkan menjadi alat pengungkit menumbuhkan perekonomian.
“Saya selaku Ketua Tim TAPD, mengajak kepada tim TAPD di Daerah untuk dapat mengendalikan program kegiatan yang selaras dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi,” kata Mohammad Bari.
Dirinya menambahkan, tentu Pemerintah Provinsi tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya bantuan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Terutama terkait program dengan masalah arahan kebijakan dari Pemerintah Pusat baik itu persoalan stunting, inflasi, pengentasan kemiskinan, dan serapan anggaran, serta yang lebih terpenting dalam menyukseskan pesta Demokrasi atau Pemilihan Umum Pilpres, Pileg, dan Pilgub.
“Untuk itu saya mengingatkan, agar masing-masing daerah tidak lupa terhadap penganggaran yang satu ini. Karena Pemilukada adalah pesta Demokrasi Indonesia terbesar,” ujar M Bari.
Tak hanya itu, selaku Ketua tim TAPD dirinya meminta kepada seluruh peserta yang hadir di forum ini untuk dapat menyusun program kegiatan yang selaras dengan kebijakan pemerintah Provinsi termasuk kepala daerahnya yang akan mengakhiri masa jabatannya agar dapat mengkaji agar program-programnya tidak membebani Pemerintah Daerah.
“Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada seluruh tim TAPD agar mampu menjaga stabilitas keuangan dalam menyusun Program Kegiatan. Dan bagi Kabupaten/Kota yang saat ini telah mengajukan tentang Perda terkait pajak dan retribusi daerahnya diharapkan agar di tahun 2023 ini sudah disahkan oleh legislatif, ini sangat penting,” timpalnya.
Di akhir sambutannya, Mohammad Bari menyampaikan betapa penting dan perlunya memahami bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan bertanggungjawab diwujudkan dalam APBD dimana merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Dengan harapan, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini benar-benar dilaksanakan dengan baik dan tertib sehingga ketepatan perencanaan dan penganggaran pada APBD Tahun Anggaran 2024 dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Kalimantan Barat,” pungkasnya. ***
(Prokopim/Rfa/Ndi)
Discussion about this post