Jaga Stabilitas Harga, TPID Ketapang Gelar Gerakan Pangan Murah

JURNALIS.co.id – Bupati Ketapang, Martin Rantan menghadiri acara gerakan pangan murah dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, Selasa (16/01/2024) di halaman Kantor Bupati Ketapang. Kegiatan dibuka langsung Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson.

Gerakan pangan murah merupakan rangkaian dari kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan serta Perluasan Digitalisasi Daerah di Kabupaten Ketapang.

Bupati Martin dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada Pj Gubernur Kalbar beserta seluruh rombongan dalam rangka mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

“Sebagaimana diketahui bahwa Ketapang dipilih sebagai salah satu Kabupaten yang akan melakukan survey biaya hidup sebagai dasar perhitungan inflasi tahun 2024 oleh Badan Pusat Statistik,” kata Martin.

Menurut Martin, tentunya ini sebagai sebuah kebanggaan tersendiri bagi Ketapang, sekaligus tugas dan tanggung jawab ke depannya untuk dapat memberikan more effort pengendalian inflasi, khususnya di Ketapang, dan umumnya pengendalian di Kalimantan Barat serta nasional.

Mengacu pada kebijakan strategis pengendalian inflasi yang memuat keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, dikatakan Bupati, TPID Ketapang telah dan akan terus melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pengendalian inflasi daerah.

Seperti, melaksanakan operasi pasar, rapat monitoring dan evaluasi internal TPID serta pengawasan terhadap ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya, pengawasan barang kedaluwarsa secara rutin terlebih menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan, serta melakukan langkah-langkah preventif terhadap perkembangan harga barang.

“Pada kesempatan ini kami juga sampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalbar, khususnya TPID Provinsi atas kerja sama dan sharing informasi berkenaan kebijakan pengendalian inflasi di Ketapang dan Provinsi Kalbar yang sudah berjalan dengan baik selama ini,” ucapnya.

Dalam hal percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, dia menjelaskan, pada sisi penerimaan, Pemerintah Kabupaten Ketapang secara bertahap telah menyediakan berbagai kanal penerimaan pajak dan retribusi secara non tunai, bekerja sama dengan Bank Kalbar sebagai bank Rekening Kas umum Daerah (RKUD).

“Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan ekspektasi masyarakat, maka tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah akan mengoptimalkan mafaat kanal non tunai, khususnya kanal kategorial digital, sehingga dapat mewujudkan peningkatkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” ungkapnya.

Ia menuturkan, tak hanya memperkuat frame teknologi, kemajuan financial technology juga terus diperkuat dengan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, agar pemanfaatan kanal non tunai semakin optimal.

“Kami berharap kepada Bank Kalbar selaku bank RKUD, untuk terus mendukung perluasan dan optimalisasi penggunaan kanal non tunai di Ketapang dengan berbagai terobosan dan inovasi, serta terus bersinergi dengan pemangku kepentingan lainnya,” mintanya.

Selain itu, Martin menjelaskan, dari segi digitalisasi belanja, Pemerintah Kabupaten Ketapang telah menerapkan Cash Management System (CMS). Saat ini telah dikembangkan aplikasi koneksi transaksi antara Rekening Kas Umum Daerah dengan aplikasi SIKUAT dalam rangka implementasi SP2D online.

“Pada saat ini, aplikasi yang dimaksud telah selesai tahap pengujian dan ditargetkan pada tahun 2024 dapat segera diimplementasikan,” terangnya.

“Kami berharap sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat, guna merumuskan program-program unggulan yang menarik, dan tetap mengutamakan kemanfaatan bagi masyarakat,” sambungnya.

Dia berharap agar berbagai upaya yang sudah dilakukan hendaknya dapat didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat dijadikan acuan untuk tindak lanjut serta evaluasi di masa mendatang.

Pj Gubernur Kalbar, Harisson pada kesempatan itu menerangkan bahwa situasi dunia sedang bergejolak, hingga menyebabkan distribusi pangan di seluruh dunia terganggu, salah satunya yang terdampak Indonesia.

Sebab itu, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memerintahkan seluruh Bupati, Wali Kota dan Gubernur untuk membantu masyarakat melalui gerakan pangan murah.

“Di saat dunia ini sedang tidak baik-baik saja, harga naik sementara pendapatan kita tidak naik, pemerintah daerah membantu masyarakat, salah satunya gerakan pangan murah hari ini,” papar Harisson.

Situasi perang antara banyak negara, lanjut dia, menyebabkan rantai pasokan makanan dan bahan bakar minyak terganggu. Hal tersebut diperparah dengan kondisi Indonesia sedang mengalami curah hujan yang tinggi, hingga berdampak pada gagal panen dan memperlambat musim tanam.

“Pemerintah akan terus melakukan kegiatan pangan murah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, harganya kurang lebih 30 persen lebih murah dari harga di pasar,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Ketapang Alexander Wilyo mengatakan, Pemkab Ketapang mendukung penuh kegiatan pangan murah yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat.

“Pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Gubernur beserta jajaran yang sudah melaksanakan gerakan ini di Kabupaten Ketapang,”ujarnya.

Dia mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kenyamanan dan kondusifitas dengan menjaga harga pasaran tetap sehat, sehingga harga-harga bahan tetap stabil.

“Kepada masyarakat juga, mari kita dukung dan mari kita jaga bersama agar kondisi Ketapang tetap nyaman, tetap kondusif termasuk juga menjaga stabilitas harga seperti barang-barang kebutuhan pokok,” ajaknya. (lim)