Protokol Kesehatan Jangan Sampai Ganggu Kualitas Demokrasi di Sintang

– Kabupaten Sintang menjadi salah satu daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020. Pencoblosan Pemilu di tingkat daerah ini direncanakan 9 Desember 2020.

Bupati Sintang Jarot Winarno menyampaikan keselamatan warga negara menjadi yang utama saat ini. Sehingga pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 sudah diprotes banyak lembaga di Indonesia.

“Banyak orang dan lembaga mengusulkan Pilkada pada tahun 2021. Tetapi Presiden, Kemendagri dan DPR RI tetap akan 9 Desember 2020 dengan alasan menjaga konsistensi berdemokrasi lima tahun sekali pemilihan pimpinan di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota yang akan melaksanakan Pilkada,” katanya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2020, Rabu (10/6/2020) di Pendopo Bupati Sintang.

Alasan lainnya, lanjut Jarot, soal penanganan penyebaran virus corona yang masih diperlukan langkah yang kuat dan stratetgis. Di saat pimpinan di daerah ada saja, penanganan belum optimal. Apalagi akan dipimpin oleh Penjabat (Pj) Bupati. Ada 240 kepala daerah yang akan berakhir 17 Februari 2021.

“Maka kekosongan kepemimpinan di daerah dikhawatirkan mengganggu perang dengan corona. Pemerintah pusat maunya jangan sampai diisi oleh Penjabat Bupati,” jelasnya.

Dijelaskan Bupati, 15 Juni 2020 seluruh tahapan akan diaktifkan. Dia yakin aman dari Covid-19 jika semua disiplin dengan protokol kesehatan. Kerja Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Kabupaten Sintang akan menjadi lebih ekstra.

“Pemerintah pusat sudah memutuskan Pilkada 9 Desember 2020 harus dilaksanakan dan daerah wajib melakukan persiapan dengan tetap menjalankan secara ketat protokol kesehatan,” tuturnya.

Soal kekurangan dana, akan ada anggaran tambahan dari APBN untuk pengadaan APD petugas di Pilkada nanti. Pemkab Sintang siap bantu APD untuk tim KPU sampai anggaran pembelian APD oleh KPU sudah tersedia. Gedung yang akan dipakai pada tahapan Pilkada harus disemprot desinfektan.

“Pemerintah pusat menargetkan 77 persen pemilih bisa ikut dalam proses Pilkada, maka sosialisasi kepada masyarakat sangat penting. Jangan sampai pelaksanaan protokol kesehatan menganggu kualitas demokrasi kita,” lugasnya.

Saat ini 98,68 persen warga Kabupaten Sintang sudah rekam KTP elektronik. Pembentukan Desk Pilkada harus segera.

“Dukungan tokoh masyarakat, organisasi, tokoh adat, tokoh agama juga penting supaya Pilkada Sintang sukses,” pungkas Bupati.

Hadir dalam Rakori tersebut Sekda Sintang Yosepha Hasnah, Ketua KPU Sintang Hazizah, Wakapolres Sintang Kompol Alber Manurung, Kepala Disdukcapil Sintang Muhammad Syarief Taufik, Kepala Diskominfo Sintang Kurniawan, Kepala Dinas Kesehatan Sintang Harisinto Linoh, Ketua Bawaslu Sintang Fransiskus, Kepala DPKAD Sintang Joni Sianturi, Pasi Op Kodim 1205 Sintang Kapten Didiek HP dan jajaran Pemkab Sintang.

Rakor tersebut dipandu langsung oleh Kaban Kesbangpol Sintang Budi Harto. Dalam Rakor diperoleh informasi bahwa Pemkab Sintang, KPU Sintang, Bawaslu Sintang, Polres Sintang dan jajaran TNI siap melaksanakan Pilkada Sintang pada 9 Desember 2020.

“Rakor ini untuk menyamakan langkah persiapan semua pihak untuk menghadapi Pilkada Sintang mengingat tahapan Pilkada dilaksanakan pada saat pandemi Covid-19,” tutur Budi Harto.

Ketua KPU Sintang Hazizah menyampaikan akan mengoptimalkan seluruh tahapan Pilkada yang akan dimulai 15 Juni 2020. Pelantikan PPS di Kabupaten Sintang belum dilaksanakan dan akan segera dilakukan.

“Anggaran Pilkada sebesar Rp45 miliar sudah mulai kami laksanakan. Dana sudah ada dan siap digunakan,” bebernya.

Juli 2020 akan ada Coklit DP4. Akan ada pula perubahan DP4, karena pengunduran Pilkada. Dengan pengunduran Pilkada, maka pemilih dan TPS bertambah.

“Karena sebelumnya 800 pemilih per TPS, maka kita kurangi menjadi 500 pemilih per TPS untuk upaya kita menjaga jarak. Maka TPS juga bertambah, personil TPS juga bertambah,” bebernya.

Ada pula tambahan pengadaan APD. Penyelenggara Pilkada harus memakai APD, karena pandemi Covid-19.

“Kami harus siapkan tong air, sabun, tong sampah, hand sanitizer, tisu,” ungkapnya.

Yang pasti, kata dia, KPU Sintang sudah siap melaksanakan Pilkada pada 9 Desember 2020. Sebelumnya, ada 1.250 TPS di Sintang. Lalu karena pandemi Covid-19 terjadi penambahan 150 TPS, sehingga total 1.400 TPS. Setiap TPS ada 9 orang, jadi ada penambahan petugas TPS yang tentu honor petugas juga bertambah.

“Pemilih yang datang tidak pakai masker harus dikasi masker dan ada 313.571 pemilih di Sintang,” terang Hazizah.

Ketua Bawaslu Sintang, Fransiskus menyampaikan pihaknya siap melaksanakan tugas pada Pilkada nanti. Hanya saja pihaknya kekurangan APD, karena tidak dianggarkan sebelumnya.

“Soal penambahan TPS tidak masalah. Kami akan gunakan anggaran yang sudah ada saja. Panwascam juga sudah kami aktifkan kembali,” sebut Fransiskus.

Wakapolres Sintang Kompol Alber Manurung menyampaikan sebanyak 562 personel Polres Sintang siap mengamankan Pilkada. Orang, benda, lokasi dan kegiatan adalah objek yang akan diamankan.

“Kami akan lakukan latihan dan simulasi pengamanan yang akan melibatkan 288 anggota di Mapolres Sintang. Ada 406 desa kelurahan akan kami amankan,” jelasnya.

Kepolisian juga sudah memetakan potensi konflik di Sintang dalam melaksanakan Pilkada. Media sosial juga akan pihaknya pantau dengan patroli siber.

“Kami juga membagi rayonisasi pengamanan, ada 5 rayon pengamanan. Kami juga akan melibatkan jajaran TNI dalam pengamanan Pilkada. Kami juga sudah mendata kerawanan Pilkada Sintang dan ada 7 kerawanan Pilkada Sintang,” terang Wakapolres Sintang.

Kepala Dinas Kesehatan Sintang, Harisinto Linoh menyampaikan siap memberikan dukungan pelaksanaan Pilkada kabupaten karena adanya pandemi Covid-19. Menurut dia, petugas pada Pilkada nanti cukup menggunakan APD level 1. Yakni masker, sarung tangan, bisa ditambah face shield. Sarana cuci tangan harus ada seperti sabun dan tempat air.

“Tisu kalau mampu saja. Hand sanitizer mengandung minimal 70 persen alkohol. Kalau tidak ada, pakai sabun cukup. Hibah APD belum bisa, tetapi kami siap dipinjamkan. Kami siap dukung pilkada dengan meminimalkan potensi penularan Covid-19,” terang Harisinto.

Kepala Disdukcapil Sintang Syarief Muhammad Taufik menjelaskan bahwa tambahan DP4 akan segera diumumkan dan penambahan pemilih karena pengunduran jadwal Pillkada. Yang menyerahkan Kemendagri kepada KPU Pusat. Kabupaten hanya membantu saja.

“Pertambahan DP4 juga hanya NIK. Dan 20 persen penduduk Sintang belum disesuaikan dengan alamat baru, karena adanya pemekaran desa dan kelurahan di Sintang,” katanya.

Disdukcapil Sintang terus minta penambahan blanko e-KTP. Selama pandemi Covid-19 ini ada 12 hari pelayanan terhenti untuk perekaman e-KTP. Sekarang sudah mulai pelayanan dengan menerapkan protokol kesehatan. Petugas perekaman sudah memakai APD yang lengkap.

“Perekaman di lapangan akan kita pertimbangkan,” ujarnya.

Perekaman di kantor Disdukcapil Sintang rata-rata 100 orang per hari. Perekaman menggunakan dua mesin rekam.

“Saat ini ada 8.500 keping blanko siap. Tetapi kami terus minta tambahan blanko kosong,” pungkas Syarief Muhammad Taufik. (m@nk)