– Kabupaten Ketapang menjadi salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang minta pemerintah pusat menanggung pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Ketapang, Farhan mengatakan, permintaan tersebut disampaikan seiring dengan terbatasnya anggaran Pemda Ketapang. Hal itu diakibatkan adanya pemotongan anggaran oleh pusat untuk penanganan Covid-19.
“Dana daerah, khususnya di Ketapang sudah sempit. Karena kemarin sudah di potong oleh Pusat, baik DAU maupun DAK. Belum lagi diminta pemotongan 35 sampai 50 persen untuk belanja barang, jasa dan modal yang dipindahkan ke penanganan Covid-19,” kata Sekda, Kamis (11/6/2020).
Menurut Farhan, semua daerah yang akan menggelar Pilkada tahun 2020 mendatang menyampaikan permintaan serupa seperti Pemda Ketapang.
“Semua suara daerah yang akan melaksanakan Pilkada sama, yaitu meminta agar APD untuk ptotokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada ditanggung APBN,” ungkapnya.
Dia menilai, jika pembebanan anggaran pengadaan APD ditanggung daerah dirasa sangat berat. Terlebih pihaknya juga harus menampung kekurangan pembiyaan lembaga Adhoc sesuai Surat Edaran Kemendagri.
“Jadi, kalau disuruh menampung APD rasanya berat. Kami harap, soal APD ditampung pemerintah pusat,” ucap Mantan Kepala Bappeda Ketapang ini.
Sebelumnya, ia mengaku kalau Pemda sudah melakukan pembahasan dengan KPU Ketapang. Bahkan ada video konferensi berasama pihak Jakarta, termasuk Kemendagri KPU RI dan Bawaslu RI.
“Adapun pembahasa bersama KPU Ketapang, adalah membuat berita acara menyatakan tentang kebutuhan anggran tambahan. Lalu poin penutup berita acara itu, selanjutnya akan dibahas dengan Pemerintah, Pemda dan KPU. Dibahas karena kami juga sudah sampaikan bahwa dana daerah sudah sempit,” tutup Farhan. (lim)
Discussion about this post