Bupati Citra: Pemberian Bantuan Covid-19 Jangan Sampai Disunat

– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kayong Utara telah memangkas anggaran untuk penanganan virus corona sesuai petunjuk dan instruksi dari pusat. Di antaranya mempersiapkan anggaran bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19.

“Pemerintah daerah telah menganggarkan, namun sampai saat ini kita menunggu instruksi dari pusat, namun jika tidak ada instruksi dan regulasi terkait bantuan DD ini, pemerintah daerah belum bisa melaksanakan, karena bisa menjadi temuan,” terang Bupati Kayong Utara Citra Duani usai memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Gunung Sembilan, Kecamatan Sukadana, Selasa (23/6/2020).

Menurut Citra, terkait ini pemerintah daerah telah meminta desa untuk melakukan pendataan dan melaporkan ke Bupati. Dan sampai saat ini sebenarnya tidak ada masalah.

“Banyak desa sudah menyalurkan BLT-DD ini, bahkan ada yang sudah sampai pada tahap II, namun ada segelintir desa yang masih mempermasalahkan ini, meminta bantuan terkait kekurangan dananya melalui APBD, hanya sampai saat ini belum ada regulasinya” ujarnya.

Terkait dengan BLT-DD, Bupati menegaskan, bahwa Kepala Desa diberikan kewenangan untuk melakukan pendataan langsung ke masyarakat. Yaitu bagi mereka yang belum pernah menerima bantuan apa pun seperti PKH, BST, dan bantuan lainnya untuk diberikan BLT-DD.

“Aturannya sudah jelas, sekarang tinggal mendatanya, jangan sampai yang tidak berhak menerimanya tetap dikasi, kita sesuaikan, benar-benar mereka yang terdampak Covid, yang belum mendapatkan bantuan, jangan bagi yang mampu juga dikasi,” tegas Citra.

Pemkab Kayong Utara akan melakukan evaluasi, tentang penyaluran BLT-DD. Dalam waktu dekat seluruh Kepala Desa dan BPD akan diundang bersama Inspektorat.

“Dalam waktu dekat kita akan mengundang para Kepala Desa beserta BPD untuk membahas dan mengevaluasi penyaluran BLT DD bersama inspektorat untuk melakukan pengawasan,” tutur Citra.

Bupati tegaskan sudah mengingatkan
Pemberian bantuan Covid-19 jangan sampai disunat atau dipotong. Tapi harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

“Lakukan musyawarah desa, kemudian seleksi, jangan dipaksekan, yang kite bantu ini orang yang benar-benar kesulitan dalam hal ekonomi,” tegas Citra. (lud)