Jurnalis.co.id – Pengurangan Dana Transfer Daerah (TKD) menjadi alarm serius bagi keberlanjutan pembangunan kota-kota di Indonesia.
Isu strategis tersebut mencuat dalam Forum Outlook 2025 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang dihadiri para wali kota se-Indonesia di Bandar Lampung.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) V APEKSI Kalimantan menilai, tantangan fiskal ke depan menuntut pemerintah kota untuk lebih adaptif dan inovatif.
Menurutnya, pembangunan daerah harus tetap berjalan meski ruang fiskal semakin terbatas dan tidak lagi bisa sepenuhnya bergantung pada dana pusat.
Ia menjelaskan, forum APEKSI Outlook menjadi ruang refleksi sekaligus perumusan langkah strategis para kepala daerah.
Selain mengevaluasi capaian pembangunan sepanjang 2025, para wali kota juga memetakan persoalan perkotaan yang semakin kompleks, mulai dari isu lingkungan hingga keberlanjutan infrastruktur.
“Isu yang dibahas cukup luas, terutama dampak pengurangan TKD dan persoalan klasik perkotaan seperti genangan, sampah, sanitasi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Termasuk dukungan daerah terhadap program pusat seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih,” ujarnya usai menyampaikan pidato di Forum APEKSI Outlook, Sabtu (20/12/2025).
Edi mengakui, kebijakan pengurangan TKD menjadi tantangan besar bagi pemerintah kota karena berpotensi menekan ruang fiskal daerah. Namun demikian, kondisi tersebut justru harus dijawab dengan terobosan dan strategi baru dalam pengelolaan anggaran.
“Kita harus lebih kreatif, memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menggali sumber-sumber pendapatan baru tanpa menghambat pelayanan publik dan pembangunan,” tegas Ketua APEKSI Komwil V itu.
Sebagai solusi jangka panjang, Edi menekankan pentingnya mendorong iklim investasi melalui transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan transparan.
Langkah tersebut dinilai menjadi kunci untuk menggerakkan perekonomian daerah sekaligus memperkuat kemandirian fiskal kota.
“Kunci utamanya adalah menstimulasi investasi. Pelayanan publik harus kita benahi agar investasi tumbuh, ekonomi bergerak, dan kota bisa berkembang secara berkelanjutan,” imbuhnya.
Edi memastikan, seluruh masukan dan aspirasi para wali kota yang dihimpun dalam forum tersebut akan dirumuskan melalui APEKSI sebagai rekomendasi resmi.
“Selanjutnya, hasil pembahasan itu akan disampaikan dan dibahas di tingkat kementerian sebagai bahan pertimbangan kebijakan nasional,” tutupnya.
(Rdh)
Discussion about this post