– Lima Kepala Desa (Kades) perbatasan Indonesia – Malaysia di Kabupaten Kapuas Hulu mendatangi Perusaahan Listrik Negara (PLN) Putussibau, Rabu (15/7/2020). Kelima Kades tersebut berasal dari dua kecamatan, yaitu Empanang dan Puring Kencana.
Kedatangan lima Kades ini ke PLN Putussibau didampingi Ketua Komisi C DPRD Kapuas Hulu, Yanto SP. Mereka mendesak PLN untuk merealisasikan pembangunan jaringan listrik di wilayah perbatasan, khususnya lima desa. Yakni Desa Kumang Jaya, Desa Laja Sandang di Kecamatan Empanang. Kemudian Desa Kantuk Asam, Desa Kantuk Bunut dan Desa Merakai Panjang di Kecamatan Puring Kencana.
Titus selaku Kades Kumang Jaya Kecamatan Empanang mengatakan, kedatangan mereka ke PLN Putussibau mendesak agar BUMN itu segera menepati janjinya untuk survei ke lapangan. Karena beberapa bulan lalu proposal pengajuan listrik lima desa mereka sudah disampaikan ke PLN Sanggau dan Pontianak.
“Jadi jawaban dari Manager PLN Putussibau terkendala Covid-19, sehingga pihaknya belum bisa turun ke lapangan,” ungkap Titus dihubungi via WhatsApp usai dari Kantor PLN Putussibau kemarin.
Jika tidak ada Covid-19, sebenarnya PLN Putussibau melakukan survei lapangan pada Maret 2020. Untuk itu, pihaknya mendesak PLN Putussibau segera melakukan survei ke lapangan.
“Kami beri waktu hingga bulan Agustus. Jika tidak bisa lagi, maka kami akan bawa semua perangkat desa ke PLN ini,” tegasnya.
Lanjut Titus, selama ini untuk penerangan di desa perbatasan khususnya lima desa di Kecamatan Empanang dan Puring Kencana hanya menggunakan tenaga surya. “Listrik dengan tenaga surya ini, belum malam saja sudah tidak mampu digunakan.
“Sementara kami juga banyak kebutuhan yang bergantung dengan listrik,” tutur Titus.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kapuas Hulu, Yanto membenarkan bahwa dirinya mendampingi lima Kades wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia dalam memperjuangkan masalah listrik.
“Ini hanya sebagai tindak lanjut dari usulan masyarakat yang sudah disampaikan ke PLN Sanggau dan Pontianak,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat, kata Yanto, tentunya sangat mendorong bagimana masyarakat di wilayah perbatasan bisa merasakan listrik negara. Karena listrik sudah menjadi kebutuhan masyarakat untuk berbagai keperluan rumah tangga.
“Apalagi ini daerah perbatasan, sudah sepatut dan sewajarnya masyarakat itu memohon penerangan listrik dari pemerintah,” lugasnya.
Lebih lanjut legislator PDI Perjuangan ini mengungkapkan, dari hasil pertemuan dengan Manager PLN Putussibau, bahwa alasan mereka lama melakukan survei ke lapangan dikarena saat ini memang lagi pandemi Covid-19.
“Awalnya mereka berencana turun di bulan Maret kemarin, cuma karena adanya Covid – 19 menjadi tertunda. Namun jika sudah normal mereka akan turun ke lapangan,” tuntas Yanto. (dRe)
Discussion about this post