Paripurna Penjelas Pengusul Penggunaan Hak Interpelasi: Bupati Mempawah Terkesan Sengaja Terbitkan Perkada

 – Untuk menyampaikan usulan hak interpelasi, DPRD Mempawah mengelar rapat paripurna di ruang sidang I gedung DPRD Mempawah, Senin siang (2/3/2020). Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Mempawah H. Ria Mulyadi dan dihadiri seluruh fraksi.

Dalam penjelasan pengusul penggunaan hak interpelasi DPRD Mempawah yang disampaikan oleh Anggota Fraksi Partai Gerindra DR. H. Rahmad Satria SH, MH mengatakan, interpelasi ini karena beberapa alasan. Pihaknya menilai, Bupati Mempawah terkesan sengaja dan setidak-tidaknya sejak awal sudah berniat agar APBD tahun anggaran 2020 menggunakan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan tidak menggunakan Peraturan Daerah (Perda).

“Hal ini terbukti dengan jelas dimana draf RAPBD tahun 2020 diserahkan kepada DPRD Mempawah tanpa disertai dengan dokumen pendukung lainnya yakni RKPD, KUA dan PPAS sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 pasal 104,” terang Rahmad.

Dengan tidak adanya dokumen pendukung tersebut, anggota DPRD Mempawah tidak bisa melakukan pembahasan. Padahal sangat jelas pada PP 12 Tahun 2019 pasal 105 dinyatakan bahwa pembahasan Perda tentang APBD harus berpedoman RKPD, KUA dan PPAS.

Tak hanya itu, mantan Ketua DPRD Mempawah ini juga menyesalkan tidak pernah hadirnya Bupati Mempawah Hj. Erlina pada saat proses pembahasan RAPBD dan rapat paripurna beberapa watu lalu.

“Bupati tidak pernah hadir sekalipun dalam rapat paripurna yang sangat penting itu. Dan bahkan memilih keluar negeri untuk urusan pribadi,” sesalnya.

Ditambahkan Rahmad Satria, dengan kebijakan APBD tahun 2020 menggunakan peraturan Bupati yang berati direncanakan, diputuskan dan undangkannya oleh Bupati. Sehingga daerah mengalami kerugian dan kesempatan untuk lebih banyak membangun.

Dilihat dari draf awal RAPBD yang disampaikan, maka hampir terjadi kerugian dana untuk pembanggunan hampir Rp 300 miliar.

Ketua DPRD H. Ria Mulyadi ditemui usai rapat paripurna mengatakan, interpelasi ini merupakan hak DPRD dan akan proses lebih lanjut. Ditanya mengenai kapan akan melakukan koordinasi dengan Bupati Mempawah, ia menjawab dalam beberapa hari ini pihaknya masih memiliki beberapa jadwal kegiatan. Namun ia dan anggota DPRD dalam rapat sebelumnya sudah merencanakan akan berkoordinasi pada 11 Maret mendatang.

“Tanggal 11 Maret mendatang itu baru wacana. Lebih lanjut akan kita bicarakan lagi dalam rapat rapat dewan,” terang Mulyadi mengakhiri. (afy)