Pemkab Sintang Alokasikan Rp5 M Dana Covid-19 untuk Stimulus Ekonomi

– Bupati Sintang Jarot Winarno mengikuti video conference (Vidcon) bersama Gubernur Kalbar Sutarmidji dalam rangka mendengarkan arahan Menteri PPN/Bappenas RI, Senin (20/4/2020) pagi di Pendopo Bupati Sintang. Vidcon digelar terkait Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalbar Tahun 2021.

Musrenbang RKPD yang diikuti Bupati/Wali Kota, Sekda, dan Kepala Bappeda se-Kalbar ini mengangkat tema ‘Perencanaan Kolaboratif untuk Optimalisasi Sumber Daya Alam, Menuju Kalimantan Barat Sejahtera’ Dalam kesempatan tersebut Jarot menyampaikan, rencana pemotongan anggaran transfer daerah dari pemerintah pusat menjadi kekhawatiran atau kendala dalam proses pembangunan kegawatdaruratan infrastruktur dasar. Seperti jalan dan jembatan di Kabupaten Sintang.

“Yang meresahkan kami ini, seluruh dana untuk perbaikan jalan dan jembatan, seluruh dana di perkim pak, yang untuk air bersih, sanitasi, rumah kumuh, semuanya jadi nol pak,”ungkap Bupati kepada Gubernur.

Padahal lanjut Jarot, Kabupaten Sintang baru saja mengentaskan angka kemiskinan dari dua digit menjadi satu digit. Karena yang menjadi problem adalah ekonomi biaya tinggi akibat kegawatdaruratan infrastruktur jalan dan jembatan.

“Sehingga dengan pemotongan anggaran tersebut tinggal nol tadi, membuat Kabupaten Sintang tidak memiliki dana untuk perbaikan jalan dan jembatan baik itu ruas jalan nasional, provinsi, maupun jalan kabupaten dan jalan non status,” paparnya.

“Kami pada akhirnya berpikir dalam rasionalisasi ini akan kami letakkan dana yang fleksibel di UPJJ kami pak, yang bisa secara gawatdarurat kami gunakan untuk perbaikan jalan dan jembatan. Kami letakanpun tidak bisa banyak-banyak, paling hanya sekitar Rp 5 – Rp 6 miliar saja pak,” sambung Jarot.

Baca juga: Warga Sintang Reaktif Covid-19, Area Tempat Tinggal Pasien di-Lockdown

Untuk itulah Jarot meminta arahan dari Gubernur terkait ruas jalan provinsi, seperti ruas Nanga Mau – Nanga Tebidah yang saat ini sedang putus. Kemudian jalan provinsi ruas Sintang – Semubuk yang menjamin konektivitas ke daerah perbatasan. Apakah kemudian nanti provinsi melalui kebijakannya akan tetap menjalankannya atau provinsi menyiapkan dana fleksibel melalui UPJJ.

“Sehingga ketika ada kegawatdarutan infrastruktur jalan dan jembatan, kami bisa berkoordinasi dengan provinsi, mana yang kabupaten kerjakan dan mana yang provinsi kerjakan,” beber Jarot.

Selanjutnya, Jarot juga menyampaikan keluhan masyarakat terkait masalah karet rakyat yang tidak tertampung. Terlebih kondisi wabah Covid-19 ini.

“Karena berapa lama lagi akan berakhir kita tidak mengetahuinnya,” ujarnya.

Baca juga: Gara-gara Corona, Tahun Ini Sulit Capai Target Pembangunan

Sehingga bisa saja pada saatnya nanti para pengepul karet pun tidak menampung karet rakyat. Untuk itulah, kata Jarot, Pemkab Sintang berkeinginan mengalokasikan anggaran Rp 5 miliar melalui dana penanggulangan Covid-19 untuk stimulus ekonominya, sebagai dana Banper (bantuan pemerintah). Apabila pengepul tidak lagi bisa menampung karet rakyat, Pemkab Sintang bisa menggunakan dana tersebut.

“Mohon arahannya pak, kira-kira solusinya gimana, kami pikirkan ini apakah melalui Bumdes, apa melalui Koperasi, apa kami kerja sama dengan PTP 13, BUMN, apakah kami berkerjasama dengan sektor swasta, atau seperti apa kira-kira arahan bapak,” ujar Bupati.

Menanggapi yang di sampaikan Bupati, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan untuk ruas jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi akan tetap ditangani. Dirinya pun tetap mengajukan hal tersebut kepada DPRD Provinsi. Sementara untuk hal-hal lain seperti terkait karet, ia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten untuk mengambil kebijakannya.

“Cuma Nanga Mau – Nanga Tebidah dan lainnya itu banyak amat yang protes, dikerjakan salah ndak dikerjakan salah, ada sedikit aja itu dah kemane-mane gitu, sehingga repot nanti, bagus diawasi betullah dari pada setelah selesai diributkan,” katanya.

Gubernur disapa Midji ini minta baik itu Inspektorat, Kejaksaan supaya ketat. Jika perlu KPK juga dilibatkan menangani hal-hal seperti itu.

“Saya juga minta Dinas PU setempat juga turut mengawasi, terlebih juga masyarakat harus mengawasi,” pungkas Midji.

Turut juga mendampingi Bupati, Kepala Bappeda Sintang, dan sejumlah unsur OPD di lingkungan Pemkab Sintang. Sementara itu Sekda Sintang Yosepha Hasnah bersama sejumlah unsur OPD juga mengikuti Vidcon tersebut di ruang rapat Sekda. Tampak juga sejumlah anggota DPR RI Dapil Kalbar pada Vidcon tersebut. (m@nk)