– Jalan masuk Bandara Tebelian Kabupaten Sintang yang biasanya sepi mendadak ramai, Rabu (27/8/2020) pagi. Kerumunan warga karena menghadiri Program Padat Karya yang digelar oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Tebelian.
Kegiatan itu dibuka oleh Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus. Turut serta dalam rombongan Lasarus, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Sri Rahayu dan Direktur Keamanan Penerbangan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Elfi Amir.
Sri Rahayu adalah Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak, juga sebagai Koordinator Kalimantan. Sedangkan pejabat Sintang, selain Wakil Ketua DPRD Sintang, Jeffray Eduard hadir juga Forkopimcam Sungai Tebelian.
Menurut Kepala UPBU Tebelian, Patah Atabri, kegiatan ini melibatkan tiga buah desa. Yakni Desa Sungai Ukoi, Desa Manter dan Desa Kunyai. Adapun jumlah pekerja sekitar 300 orang.
Dijelaskannya, ada delapan jenis pekerjaan dalam kegiatan ini. Dalam kegiatan itu tetap mengedepankan protokol kesehatan. Telah disiapkan sejumlah tempat cuci tangan, para pekerja dibagikan masker serta harus menjaga jarak.
“Kegiatan ini mengambil tema ‘Peran Serta Ditjen Perhubungan Udara dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Kegiatan Padat Karya’,” jelas Patah.
Terkait jumlah pekerja, keterangan Kepala UPBU mendekati keterangan dari tiga Kepala Desa (Kades) yang terlibat. Menurut Kades Manter, Karsim, warganya yang turut serta sebanyak 111 orang. Kemudian menurut Pj. Kades Kunyai, Enolia Meri, warga Kunyai yang turut serta ada 51 orang. Dan menurut Kades Sungai Ukoi, Sebastian Jaba, warganya yang turut serta sebanyak 104 orang.
Sementara itu, Elfi Amir dalam sambutannya mengisahkan kilas balik terkait fungsi dan tujuan Program Padat Karya di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara. Program ini di latarbelakangi oleh data stastik, bahwa 27, 5 persen Balita di Indonesia menderita stunting. Kondisi dimana banyak Balita kekurangan asupan gizi kronis.
“Dengan latar belakang tersebut, pemerintah mengeluarkan Program Padat Karya Tunai, sehingga dapat memberikan tambahan upah kepada warga desa. Harapannya agar daya beli dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” jelasnya.
Elfi juga menjelaskan, bahwa akibat semakin merebaknya pandemi Covid-19 sejak bulan Maret 2020, telah menyebabkan berbagai macam problem di sektor perekonomian nasional. Antara lain, bertambahnya tenaga kerja yang di PHK dan dirumahkan.
Selain itu, hilangnya mata pencaharian masyarakat, dan menurunnya daya beli sebagian masyarakat. Program ini diharapkan memiliki fungsi luas tidak hanya dalam rangka memperbaiki gizi, namun dapat mengurangi beban terdampak Covid-19.
“Saat ini Ditjen Perhubungan Udara mentargetkan enam Program Padat Karya di 29 provinsi 149 desa, dengan alokasi biaya upah sebesar Rp19,5 miliar,” katanya.
Diharapkan dengan begitu dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 4.506 orang di seluruh Indonesia. Sampai dengan bulan Agustus ini, jelasnya telah direalisasikan di 21 provinsi untuk 85 desa, serta 3.841 tenaga kerja yang telah menyerap upah sebesar Rp11 miliar, termasuk di Bandara Tebelian Sintang.
Dikesempatan itu juga, Lasarus menginformasikan bahwa dalam rombongannya ada Ibu Sri Rahayu Wakil Ketua Komisi IX yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan. Bidangnya kontekstual dengan kegiatan ini. Sementara dirinya di Komisi V terkait dengan infrastrukturnya.
“Mudah-mudahan program ini bisa membantu masyarakat, dalam situasi sulit menghadapi dampak pandemi Covid-19 ini. Lasarus juga berbicara tentang rencana pengembangan Bandara Tebelian ini,” terang Lasarus.
Lasarus menambahkan, bahwa penghasilan utama masyarakat Sintang adalah karet. Dan saat ini harga karet sudah tidak ekonomis, jika dibandingkan antara tenaga yang dikeluarkan dengan hasil yang didapat. Di tingkat petani kisaran harganya antara Rp5.000 – Rp6.000 per Kg.
Menurutnya, harga karet jika di bawah Rp10.000 sudah tidak ekonomis lagi. Sementara akibat Covid-19 ini ada banyak kegiatan yang tidak bisa berjalan.
“Kegiatan ini cukup membantu, harus sering-sering ada kegiatan ini. Nanti melalui Komisi V kita anggarkan lagi untuk tahun depan. Pekerjaan seperti ini tidak perlu di kontraktualkan, jika hanya jenis pekerjaan seperti ini warga setempat adalah ahlinya,” pungkas Lasarus. (Pul)
Discussion about this post